Virus Corona

Mahfud MD: Pemerintah Tak Main-Main dalam Perang Melawan Covid-19

Mahfud MD menegaskan Pemerintah tidak main-main dalam melakukan perang total terhadap Covid-19. Dia membantah jika Indonesia terlambat menanganinya.

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Prof Dr Mohammad Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan tameng samurai Jepang. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menegaskan Pemerintah tidak main-main dalam melakukan perang total terhadap Covid-19.

Mahfud membantah tegas jika Indonesia terlambat menanganinya.

"Sama dengan negara-negara lain, kita repot dan kewalahan menghadapi Covid-19. Tapi kita tak mengabaikan atau main-main," kata Mahfud MD kepada Tribunnews.com, Minggu (10/5/2020).

Mahfud menegaskan bahwa hanya 5 hari setelah Wuhan dinyatakan lockdown, tepatnya tanggal 28 Januari 2020, Indonesia menyatakan menutup penerbangan RRT-Indonesia atau sebaliknya.

Update Berita Corona
Update Berita Corona (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

Setelah itu tanggal 2 Februari 2020 Indonesia menjemput 347 WNI yang ada di Wuhan dan mengkarantina mereka di Natuna.

Tanggal 6 Februari 2020 Pemerintah mengumumkan pembangunan rumah sakit khusus corona di Pulau Galang, Kepri.

Itu semua, kata Mahfud, dilakukan oleh Pemerintah jauh hari sebelum kasus corona pertama ditemukan di Indonesia yakni tanggal 2 Maret 2020.

Baca: Naik KRL Selama PSBB Wajib Punya Surat Tugas, Bima Arya: Untuk Cegah Orang-orang yang Tak Jelas

Baca: Doni Irawan Tewas Dihakimi Massa Usai Menjambret di Sidoarjo

"Sejak awal kita memang menyerukan masyarakat tidak perlu panik sebab kepanikan justru melemahkan imunitas publik," tambahnya.

Mahfud juga menegaskan bahwa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tetap harus ditegakkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Pakailah masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, jangan mudik, itu semua mutlak harus ditegakkan bersama," tandasnya.

Mantan Ketua MK yang merupakan orang sipil pertama yang jadi Menko Polhukam itu mengatakan bahwa selain protokol kesehatan yang harus ketat dalam perang melawan Covid-19 juga harus dilakukan dengan jaminan kondusivitas ekonomi dan sosial.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved