Breaking News:

Virus Corona

Pemerintah Izinkan Warga di Bawah 45 Tahun Beraktivitas, Pengamat: Perlu Klasterisasi Kebijakan

Pengamat menilai, perlu ada klasterisasi kebijakan tentang pemberian kesempatan beraktivitas bagi warga di bawah usia 45 tahun.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Warga beraktivitas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (5/4/2020). Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang peniadaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) hingga 19 April mendatang sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona atau COVID-19. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Untuk menekan angka PHK akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan memberi kelonggaran bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas di luar rumah.

Terkait kebijakan ini, Dosen Magister Ilmu Komunikasi sekaligus dosen Magister Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Dr. Puji Lestari, SIP, M.Si, menilai pemerintah perlu membuat klasterisasi kebijakan.

"Menurut saya perlu ada klasterisasi kebijakan tentang pemberian kesempatan kerja (beraktivitas) bagi usia di bawah 45 tahun ini," kata Kepala Pusat Studi Wanita UPN Veteran Yogyakarta tersebut pada Tribunnews.com, Selasa (12/5/2020) pagi.

Dalam menerapkan kebijakan ini, Puji menyebutkan, pemerintah harus memperhatikan kondisi masing-masing daerah.

Pasalnya, setiap daerah tentu memiliki kondisi kedaruratan corona yang berbeda-beda.

Baca: Tim Pakar Jelaskan Alasan Warga Berusia di Bawah 45 Tahun Diizinkan Beraktivitas Saat PSBB

Menurutnya, bagi masyarakat di daerah yang masih aman, kebijakan ini memungkinkan untuk diterapkan.

Puji pun berharap kebijakan ini dapat membuat kelompok usia warga tersebut menjadi lebih mampu untuk menopang perekonomian keluarganya.

"Silakan bagi daerah aman apalagi usianya masih bisa lebih tangguh dibandingkan usia yang rentan, ini justru akan membantu menghidupi secara ekonomi bagi keluarga dan lingkungan sekitar," tuturnya.

Puji mengungkapkan, dalam pembuatan kebijakan di masa pandemi ini, manajemen komunikasi bencana berbasis masyarakat memang diperlukan.

"Jadi kita lihat bagaimana masyarakat sekitar dalam menyikapi pandemi ini, jadi satu kebijakan bisa jadi berlaku agak berbeda di satu daerah dengan daerah lain," lanjutnya.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved