Breaking News:

Virus Corona

Penggugat Kecewa Jika Jokowi Tak Hadir Dalam Sidang Uji Materi Perppu Corona di MK

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa saat mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan hadir dalam sidang uji materi Perppu Corona.

Tribunnews.com/VINCENTIUS JYESTHA
Boyamin Saiman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku kecewa saat mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan hadir dalam sidang uji materi Perppu Corona.

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Rabu (20/5/2020) besok.

Dalam sidang tersebut, pihak pemerintah hanya diwakili Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca: Kata Mutiara Selamat Hari Raya Idul Fitri 2020 dalam Bahasa Indonesia & Inggris untuk Status Medsos

Sebagai salah satu penggugat, Boyamin menyatakan, Jokowi yang seharusnya hadir dalam persidangan.

Hal ini lantaran, surat panggilan MK menyebut agenda sidang besok adalah mendengar keterangan Presiden.

Apalagi, Jokowi merupakan pihak yang menandatangani Perppu yang telah disetujui DPR untuk menjadi undang-undang tersebut.

"Kami sebenarnya berharap Presiden Jokowi yang hadir langsung karena dalam surat panggilan MK disebut agenda mendengar keterangan Presiden, beliau yang menandatangani Perppu Corona," kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (19/5/2020).

Baca: 2 Kontroversi Andre Taulany, Dianggap Ejek Marga Latuconsina, Dulu Juga Sempat Plesetkan Nama Ini

Untuk itu, kata Boyamin, kehadiran dan keterangan Jokowi dibutuhkan dalam persidangan besok.

Sebagai penggugat dan raktat Indonesia, Boyamin mengaku ingin mendengar langsung penjelasan Jokowi mengenai urgensi terbitnya Perppu Covid-19, termasuk terkait Pasal 27 Perppu yang dinilai memberikan kekebalan hukum kepada pejabat keuangan dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 405 triliun.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved