Virus Corona

Cegah Korupsi Dana Corona, KPK Awasi Pengadaan Barang, Donasi hingga Bansos

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan lembaganya melakukan beberapa pengawasan terkait penanganan pandemi Corona.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua KPK Firli Bahuri. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti rapat virtual dengan tim pengawas penanganan virus Corona bentukan DPR RI, Rabu (20/5/2020).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar sebagai ketua tim pengawas.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan lembaganya melakukan beberapa pengawasan terkait penanganan pandemi Corona.

Baca: Seusai Dianggap Ambil Alih Kerjaan Tukang Parkir, Ganjar Pranowo Tetap Akui Fadli Zon Sahabatnya

Diantaranya mengawasi pengadaan barang dan jasa, pengawasan pengadaan alat kesehatan, bantuan insentif untuk dokter dan tenaga medis hingfa donasi yang diberikan pihak ketiga.

"Pengadaan barang dan jasa kita awasi, alat kesehatan, bantuan insentif untuk dokter dan tenaga medis, dan pengadaan lainnya. Kita fokus terhadap bantuan sosial. Ketiga adalah (mengawasi) donasi, karena ada pihak ketiga," ujar Firli.

Baca: Pengendara Motor Terjatuh akibat Terjerat Layangan, Senarnya Melukai Lehernya

Firli menjelaskan KPK berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.

KPK juga mengikuti kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Baca: Indonesia Sah Jika Klaim sebagai Negara Bagian Pasifik, Ini Alasan Tantowi Yahya

"Langah awal yang kami lakukan terkait pengadaan, kami koordinasi ke LKPP dan BPKP. Begitu pertama kami lakukan, kami mengikuti kegiatan pengadaan yang dilakukan Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lain. Kita ingin mematikan tidak ada penyalahgunaan," kata Firli.

Selain itu, lanjut Firli, KPK turut mengawal pendistribusian dana bantuan sosial (bansos)

Dia mengatakan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) agar bansos diberikan kepada rakyat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

"Titik pengawasan bansos kita sudah koordinasi dengan Kemensos. Kemarin kita bersama dengan Mensos hadir disaat memberikan bantuan di Jabodetabek khusunya di Kebayoran Baru. Bantuan sosial berbasis pada data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau ada rakyat miskin tapi tidak masuk dalam data maka perlu diberikan bantuan sosial," ujarnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved