Breaking News:

Virus Corona

PAN Sebut Menteri Keuangan Terkesan Mencicil Berita Buruk Kepada Publik

PAN menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti sedang mencicil berita buruk setelah mengumumkan defisit APBN menjadi Rp 1.028 triliun.

HandOut/Istimewa
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti sedang mencicil berita buruk setelah mengumumkan defisit APBN menjadi Rp 1.028 triliun.

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan, kabar tidak menyenangkan ini seharusnya bisa dicegah, melalui diseminasi informasi yang rinci dan transparan dari Kementerian Keuangan.

Ia merinci pada 11 Mei 2020, saat Perppu Nomor 1 tahun 2020 diketok di DPR, proyeksi defisit APBN yang disampaikan masih 5,07 persen.

Baca: 8 Protokol New Normal dari World Travel & Tourism Council untuk Perhotelan

"Selang hanya beberapa hari setelahnya, Menkeu sampaikan defisit APBN menjadi 6,27 persen. Fakta defisit APBN 6,27 persen ini yang seharusnya sudah layak disampaikan ketika Perppu disahkan di DPR," ujar Eddy dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

“Jangan sampai terkesan bendahara negara mencicil berita buruk ke publik dengan pertimbangan tertentu, padahal kejernihan informasi dibutuhkan saat ini agar respon kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi kredibel dan didukung masyarakat," sambung Eddy.

Eddy menyebut, sejak awal PAN sudah memperkirakan sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa kebutuhan anggaran kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional akan lebih besar dari yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 405 triliun.

Baca: Dita Karang Debut Sebagai Member SECRET NUMBER, Dian Sastro Akui Bangga

"Proyeksi kami didasarkan pada fakta bahwa penerimaan negara yang selalu di bawah target dari tahun ke tahun, disamping economic shock yang ditimbulkan pandemi ini sangat masif dan berimbas cepat ke segala lini perekonomian nasional," kata Eddy.

Faktor lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah adalah data masyarakat terinfeksi Covid 19 yang masih belum akurat, mengingat rapid test masih berjalan di berbagai daerah.

Baca: Ketua Komisi X DPR Dukung Gelar Pahlawan Nasional untuk KH Bisri Sansuri

"Data epidemiologinya masih belum konklusif. Buktinya semakin banyak test dilakukan, semakin diketahui jumlah warga yang positif corona dan memerlukan perawatan, imbasnya anggaran kesehatan akan meningkat," katanya.

Di sisi lain, Eddy pun mengaku telah meminta Fraksi PAN di DPR khususnya Komisi XI untuk meminta penjelasan yang rinci tentang alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Fraksi PAN di DPR RI harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah bermanfaat untuk rakyat, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan," ujar Eddy.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved