Breaking News:

Virus Corona

Siap-Siap Sanksi Adat untuk Pelanggar, 8 Desa & kelurahan di Bali Ajukan PKM Covid-19

Sudah delapan desa maupun kelurahan di Kota Denpasar, Bali, yang mengajukan usulan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) untuk cegah COvid-19

Istimewa
Aksi sahur terakhir yang digelar warga RT 5 Kampung Jawa di kawasan Masjid Baiturahmah Jl Ahmad Yani Denpasar, Sabtu (23/5/2020) pukul 03.00 Wita. 

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Sudah delapan desa maupun kelurahan di Kota Denpasar, Bali, yang mengajukan usulan untuk penerapan Perwali No 32 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sampai hari ini (25/5/2020).

Hal ini telah disampaikan kepada Wali Kota Denpasar dengan berbagai pertimbangan seperti jumlah kasus positif Covid-19 di wilayahnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai yang diwawancarai, Senin (25/5/2020) mengatakan, usulan dari 8 desa maupun kelurahan tersebut saat ini tengah dibahas oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Denpasar.

Nantinya setelah dilakukan pembahasan akan disampaikan kepada Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Baca: Cara Pemprov Bali Menekan PHK Akibat Covid-19, Bantuan hingga Syarat untuk Koperasi

"Surat yang diajukan tersebut sedang dibahas tim gugus tugas, nanti akan disampaikan ke Walikota untuk mengeluarkan surat persetujuan," kata Dewa Rai.

Adapun 8 desa maupun kelurahan yang sudah mengajukan meliputi Kelurahan Panjer, Kelurahan Pedungan, Desa Sanur Kauh, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Ubung, Desa Ubung Kaja, dan Kelurahan Penatih, Denpasar Dan Desa atau kelurahan Sesetan, Bali.

Dari 8 desa kelurahan tersebut, Dewa Rai mengatakan, ada wilayah yang meminta agar PKM ini bisa diterapkan mulai tanggal 28 Mei 2020.

"Perwali payung hukumnya, dan dari Gugus Tugas berharap agar serantak semua mengajukan. Walaupun tidak mengajukan di wilayah tersebut tetap berlaku karena berlaku seluruh kota," katanya. 

Baca: Wisatawan Nekat Masuk Pantai Selatan yang Tutup Karena Covid-19, Sampai Memohon ke Petugas

Dewa Rai mengatakan, dalam pelaksanaannya, semua harus berpedoman pada Perwali terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Sehingga pihaknya pun meminta agar petugas yang bertugas di lapangan tidak arogan.

Halaman
1234
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved