Breaking News:

Virus Corona

KPAI: Jika Belum Penuhi Standar Protokol Kesehatan, Sebaiknya Rencana Pesantren Buka Kembali Ditunda

Ketua KPAI Susanto menyoroti soal rencana kebijakan new normal yang dimulai dengan pembelajaran di pesantren lewat tatap muka langsung.

Danang Triatmojo
Ketua KPAI Susanto di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyoroti soal rencana kebijakan new normal yang dimulai dengan pembelajaran di pesantren lewat tatap muka langsung.

KPAI menilai sebaiknya proses pembelajaran secara tatap muka langsung di pesantren dalam kondisi new normal ditunda terlebih dahulu, jika pesantren belum memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19.

"Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama agar pembukaan belajar tatap muka tidak menghadirkan masalah baru," ujar Susanto dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Jumat (29/5/2020).

Pemerintah, dikatakan Susanto, perlu belajar dari negara-negara lain, di mana pembukaan belajar di sekolah tampaknya masih menyisakan sejumlah persoalan karena belum siap dan memenuhi standar aman bagi anak.

Baca: Aktivitas di Luar Rumah, Prilly Latuconsina Bawa Semprotan Disinfektan, Hand Sanitizer, dan Masker

Pertimbangan yang matang juga diperlukan, di antaranya; aspek kasus Covid-19 di masyarakat yang turun secara signifikan, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung agar memenuhi standart protokol kesehatan serta aspek lain yang terkait.

"Apalagi sampai saat ini masih banyak pesantren yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, termasuk fasilitas dan sarana-prasarana yang aman, sehat bagi anak, dan sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19," kata Susanto.

Karena itu, KPAI meminta Kementerian Agama untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait kondisi dan kesiapan pesantren dalam penyelenggaaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan standar kesehatan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Baca: Dihadapkan 2 Opsi, Anies Pilih Tambah Anggaran Bansos Ketimbang Bayar TKD PNS

"Dalam hal pesantren berada pada kondisi terbatas guna upaya pemenuhan standar protokol kesehatan Covid-19 untuk pembelajaran tatap muka, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya memberikan perhatian khusus, termasuk pemenuhan fasilitas dan sarana-prasarana serta pendukung lain yang dibutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah untuk segera membuka kembali kegiatan di pesantren.

Fachrul Razi beralasan tidak ingin para santri tertular virus corona jika kegiatan pesantren dibuka kembali.

Baca: Presiden, Ketua MPR dan DPR, Serta Menteri Direncanakan Ikuti Upacara Hari Pancasila Secara Langsung

"Kita punya 28 ribu lebih pesantren tapi, kita sepakat jangan gegabah. Kalau gegabah sekali nanti kita justru membuat anak-anak yang sehat menjadi sakit," ujar Fachrul di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Meski begitu, Fachrul memberikan kesempatan pada pihak yang ingin membuka kembali pesantren. Namun Kemenag akan memantau kesiapan pesantren serta kondisi wilayah terkait dengan pandemi corona.

Kemenag tidak akan memberikan izin, jika pesantren tersebut dinyatakan belum siap kembali membuka kegiatannya.

"Kita silakan jika ada yang menyarankan pesantren yang sudah siap untuk dibuka kembali. Sampaikan ke Kemenag dan Kemenag akan kirim tim, untuk melihat dia betul-betul sudah siap dibuka belum," ucap Fachrul.

"Kalau sudah siap kita dukung, kalau belum, ya jangan dulu lah," tambah Fachrul.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved