Pendidikan GOVirus Corona
Jawab Kritik 'New Normal' Hanya Kedepankan Aspek Ekonomi, Mahfud MD: Kesehatan Nomor Satu
New Normal dinilai terlalu prematur mengingat kondisi pandemi covid-19 secara nasional masih belum menunjukkan angka penurunan signifikan.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Hasiolan Eko P Gultom
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab sejumlah kritik atas wacana penerapan protokol 'New Normal'.
Kebijakan itu dianggap banyak pihak terlalu prematur mengingat kondisi pandemi covid-19 secara nasional masih belum menunjukkan angka penurunan signifikan.
Banyak yang menganggap keputusan 'New Normal' hanya mengedepankan pertimbangan ekonomi ketimbang kesehatan pada masa pandemi.
Baca: Ini 11 Indikator Daerah untuk Tetapkan New Normal
Baca: Kritik New Normal, Sosiolog: Hanya Menghaluskan Kata Pelonggaran PSBB
Hal itu dibantah Mahfud.
Dia menegaskan pemerintah mengutamakan pertimbangan kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19.
Menurut Mahfud hal itu karena tujuan negara adalah membangun kesejahteraan.
Ia menjelaskan tiga indikator kesejahteraan dalam pembangunan manusia.
Tiga indikator tersebut yakni kesehatan yang baik,ekonomi yang baik, dan pendidikan yang terjamin.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam Webinar dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bertajuk "Isu-Isu Nasional di Era Covid-19" pada Sabtu (30/5/2020).
"Pemerintah itu nomor satu kesehatan. Karena begini. Tujuan negara itu membangun kesejahteraan. Kesejahteraan itu indikatornya dalam pembangunan manusia itu kan ada tiga. Satu kesehatannya baik. Orang kalau kesehatannya tidak baik tidak akan sejahtera meskipun uangnya banyak. Dua ekonominya baik. Tiga pendidikannya terjamin. Tiga ini," kata Mahfud.
Terkait penerapan New Normal, Mahfud juga membantah pemerintah hanya bicara pendekatan ekonomi semata.
Mahfud menegaskan dalam penerapan New Normal nantinya hal yang paling utama dikedepankan adalah protokol kesehatan berdasarkan standard WHO.
Ia mengegaskan di hadapan sejumlah rektor perguruan tinggi agama Islam Negeri bahwa penerapan New Normal di kampus juga akan diatur oleh pemerintah.
"Jadi misalnya di sekolah Bapak, di kampus Bapak itu akan boleh masuk. Itu akan diatur. Nanti harus pakai masker, yang menyedeiakan masker itu siapa, tempat cuci tangan itu ada di sudut mana saja, itu akan diatur semua. Kemudian jarak, tempat duduk kuliah dan sebagainya, nanti pasti akan diatur semua. Sehingga kita tidak pertimbangan ekonomi semata-mata," kata Mahfud.
