PB IDI akan Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyatakan siap memberikan dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang, termasuk dalam memberikan penilaian dan saran bagi perumusan protokol kesehatan yang diperlukan.

Dengan demikian Pilkada dapat terlaksana secara baik, profesional dan aman di tengah pandemi Covid-19.

"PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di masing-masing wilayah, kabupaten dan kota, kami memiliki  jaring-jaring wilayah dan cabang. Kalau kami diperlukan supervisi dan pengawasan agar  peserta Pilkada dan masyarakat aman dalam melaksanakan pesta dmeokrasi, saya kira ini tugas kita bersama. IDI memiliki kewajiban dan tanggung jawab. TIdak ada kata tidak bagi kami," kata  Ketua Umum PB IDI, Daeng M. Faqih.  dalam webinar bertajuk Pilkada Aman COVID-19 dan Demokratis, yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan PB IDI, (9/6/2020).

Baca: Perppu Pilkada Diuji Materi ke MK, Pilkada Saat Wabah Corona Dinilai Membahayakan

Daeng mengatakan masyarakat memang harus didorong untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 mengingat  akhir dari wabah ini belum dapat dipastikan.

Vaksin untuk COVID-19, menurut dia, paling cepat ditemukan 18 bulan ke depan sehingga wabah COVID-19 paling cepat dapat mereda secara tuntas pada akhir 2021.

Ia mengatakan masyarakat tidak mungkin terus mengunci diri sambil menunggu obat maupun vaksin karena roda birokrasi, ekonomi dan kehidupan masyarakat dapat kolaps.

Karena itu, ia menyambut baik upaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020  pada 9 Desember mendatang dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.

"Kami tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga memberikan masukan. Intinya adalah bahwa dalam pesta demokrasi yang unik ini, kita  bisa melakukannya dengan  menegakkan disiplin protokol kesehatan.  Kami akan memberikan masukan dan pedoman pada protokol kesehatan yang diperlukan," kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua PB IDI, Slamet Budiarto menambahkan, perlunya sosialisasi yang intens kepada masyarakat akan protokol kesehatan yang diperlukan dalam melaksanakan Pilkada serentak secara aman COVID-19.

Untuk itu ia menyarankan agar segera dapat dibuat buku pedoman yang rinci sehingga dengan cepat dapat dipahami dan dilaksanakan.

"Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah nyoblosnya jaraknya satu meter atau satu setengah meter. Penelitian mengatakan satu meter, tetapi yang aman 1,5 meter.  Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah," kata Slamet.