Breaking News:

Virus Corona

Susi Air Tak Terbang 2 Bulan, Susi Minta Pemerintah Tunda Pembayaran Urus Surat Penerbangan

Sudah 2 bulan ini perusahaannya tidak memperoleh pemasukan karena tidak adanya penerbangan.

TRIBUNNEWS/LARASATI
Susi Pudjiastuti dalam talk show yang diselenggarakan BNPB secara daring, Jumat (12/6/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemilik maskapai  Susi Air yang juga mantan menteri Kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti mengeluhkan bahwa sudah 2 bulan tidak bisa beroperasi karena pandemi virus corona (Covid-19).

Sudah 2 bulan ini perusahaannya tidak memperoleh pemasukan karena tidak adanya penerbangan.

“Yang pasti total (tidak ada pemasukan). Susi AIR 2 bulan itu nol penerbangannya. Sama sekali tidak ada pemasukan dan tidak ada penerbangan ke Jakarta,” ungkapnya dalam talk show yang diselenggarakan BNPB secara daring, Jumat (12/6/2020).

Baca: DATA TERKINI Pasien Positif Corona Tambah 1.111 Jadi 36.406 Orang, 2.048 Meninggal, 13.213 Sembuh

Kendati demikian, perusahaannya tetap harus membayar sejumlah kewajiban terkait pengurusan surat penerbangan.

“Pesawat itu ada BPKB yang harus diperpanjang setiap tahun, semacam STNK, lalu surat-surat pilot kita tetap urus,” ujarnya.

Seperti pada hari ini ada,  Susi mengeluhkan harus membayar security clearance untuk 24 orang karyawannya yang harus dibayar sekitar 8 juta setiap tiga bulan,  padahal penerbangan tidak bisa dilakukan.

Susi menilai tidak ada kepastian yang dikeluarkan pemerintah, dan belum adanya petunjuk bagi perusahaan bagaimana harus keluar dari kesulitan.

“Kesulitan kita itu belum ada guideline. Semua nampak seperti biasa, semua sektor pembayaran cost ke pemerintah masih terus jalan. Perpanjangan apapun, surat izin pilot, izin kerja dan lain-lain masih sama. Tapi kita 2 bulan sama sekali tidak terbang,” ujarnya.

“Mungkin kalau dibilang ini ekonomi tersulit dalam hidup usaha saya. Ini (penerbangan) stop, nihil dan deficit,” keluhnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta pada pemerintah untuk memberikan keringanan untuk perusahan penerbangan terhadap sejumlah kewajiban tersebut hingga pandemi berakhir.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan juga masih harus membayarkan kewajiban lainnya, seperti memberikan gaji kepada karyawan.

“Saya tidak minta kompensasi tapi paling tidak kewajiban-kewajiban yang rutin itu dibebaskan dulu. Sampai bulan Juni kita masih tetap menggugurkan kewajiban pada karyawan, stakeholder, perbankan, sementara kita sudah zero income,” ujar Susi.

“Kita juga masih tetap mempertahankan beberapa kantor dan sebagainya. Ini semua memang tidak bisa free, dimulai yang kecil aja dulu, (Musibah) ini diluar kemauan kita,” lanjutnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved