Breaking News:

Virus Corona

Mau ke Jakarta Masih Perlu SIKM atau Tidak? Ini Penjelasan Kemenhub

Kemenhub telah melonggarkan masyarakat untuk bepergian selama masa adaptasi ke kebiasaan baru atau new normal.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Petugas gabungan memeriksa dan memperketat pengawasan arus transportasi pasca-Lebaran 2020 di perbatasan Bekasi-Karawang serta KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Kendaraan yang hendak masuk Jakarta harus menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Jika kendaraan tidak lengkap/tanpa SIKM, petugas mengarahkan kendaraan tersebut keluar tol terdekat. Hal ini selaras dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta pada 15 Mei 2020 yang telah menerbitkan Pergub 47/2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan masuk Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan soal pemudik yang ingin ke Jakarta apakah harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) atau tidak.

Hal ini mengingat Kemenhub telah melonggarkan masyarakat untuk bepergian selama masa adaptasi ke kebiasaan baru atau new normal.

"Kami merujuk kepada Surat Edaran Gugus Tugas Pusat, yang mana di situ secara jelas ditetapkan syarat-syarat untuk para penumpang yang akan bepergian khususnya bepergian ke luar kota. Di situ ditetapkan bahwa yang utama memang orang sehat yang bisa bepergian," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam siaran BNPB, Rabu (17/6/2020).

Adita menambahkan bahwa terkait perjalanan ke suatu daerah, pemerintah daerah memberikan syarat khusus yang juga harus ditaati masyrakat jika ingin bepergian.

Baca: Warga Bodetabek Cukup Pakai E-KTP untuk Keluar Masuk Jakarta, Tak Perlu SIKM

"Di DKI Jakarta sesuai dengan peraturan gubernur, ada syarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta. Saat ini DKI masih menerapkan SIKM, tentunya kita harus ikuti syarat itu. Saya rasa sekarang aksesnya sudah lebih mudah karena bisa melalui online atau digital," lanjutnya.

Dengan adanya syarat-syarat baik dari Gugasnas maupun pemda-pemda terkait, Adita menyebut bahwa pandemi ini belum selesai.

"Kita harus menyadari nahwa perjalanan harus tetap aman, harus bisa melindungi yang sehat, yang sakit disembuhkan. Jadi jangan sampai bertambah. Ini adalah salah satu cara mencegah penambahan korban dengan menetapkan syarat-syarat bepergian," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenbhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Permenhub 41/2020 itu ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 8 Juni 2020.

“Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi (Permenhub 41/2020) yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” kata Menhub di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved