Mensos: Program Bansos Sembako Maupun Tunai Dilanjutkan Hingga Desember

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara mengatakan program bantuan sosial (bansos) berupa sembako maupun uang tunai akan dilanjutkan hingga bulan Desember 2020.

Hal tersebut dikatakannya sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai bantuan kepada masyarakat terdampak selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

"Sesuai persetujuan bapak Presiden, program bansos sembako maupun uang tunai ini akan dilanjutkan hingga bulan Desember," ujar Mensos saat menyerahkan bantuan bagi pekerja/buruh terdampak PHK di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (17/6/2020)

Namun demikian, Juliari membenarkan kalau ada pengurangan nominal yang semula dibagikan Rp 600 ribu perbulan, menjadi Rp 300 ribu perbulan.

Baca: Bamsoet Bersama Mensos Serahkan Bantuan Sembako kepada Para Veteran

"Nilainya memang dikurangi dari Rp 600 ribu perbulan menjadi Rp 300 ribu perbulan," lanjutnya.

Bantuan uang tunai tersebut diberikan kepada pekerja terdampak diluar Jabodetabek.

Sementara itu untuk wilayah Jabodetabek, Kemensos memberikan bantuan berupa paket sembako.

Pada hari ini Kemensos kembali memberikan bantuan sembako untuk pekerja/buruh terdampak yang di-PHK atau dirumahkan karena pandemi Covid-19.

Sekiranya ada 223.213 bantuan paket akan dibagikan kepada para pekerja/ buruh terdampak PHK maupun dirumahkan yang sudah tervalidasi di Kemnaker.

Bantuan diberikan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah bersama Mensos di kantor Kemenaker, Jakarta Selatan.

Paket bantuan tersebut diberikan secara simbolis pada 13 penerima yang diwakili ketua serikat pekerja masing-masing sektor pekerja.

Mensos meyakini bantuan sosial yang disalurkan melalui Kemenaker tidak akan salah sasaran.

"Saya bangga bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Karena saya yakin, kementerian ini adalah salah satu kementerian yang paling repot . Begitu bu menteri menghubungi saya, saya langsung menyanggupi karena kalau disalurkan Kemenaker bantuan ini saya yakin tidak akan salah sasaran," ujarnya.

Berdasarkan data yang di validasi Kemenaker ada sekitar 1,7 juta pekerja / buruh yang terdampak di-PHK maupun dirumahkan dan 1,2 juta pekerja / buruh yang masih dalam proses validasi.

Mensos masih akan membuka ruang jika diminta untuk kembali memberikan bantuan kepada pekerja/ buruh ter-PHK atau dirumahkan yang datanya sudah di validasi.

"Kami berbicara pada bu Menteri jika ada tambahan data yang sudah di validasi, kita akan kembali berikan bantuan," ujarnya.