Breaking News:

Virus Corona

Jubir Presiden: Apakah Pemerintah Pakai Cara Herd Immunity? Tentu Tidak

Fadjroel Rachman menekankan protokol kesehatan yang ketat harus terus dijalankan oleh masyarakat menuju kenormalan baru

Tribunnews.com/Taufik Ismail
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan dalam menuju kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, herd immunity tak akan dilakukan.

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menekankan protokol kesehatan yang ketat harus terus dijalankan oleh masyarakat menuju kenormalan baru.

Baca: Update Corona Global 19 Juni 2020: Total 8,5 Juta Orang di Dunia Terinfeksi, Indonesia Urutan 30

Hal itu disampaikan Fadjroel saat webinar 'Mengukur Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19' melalui virtual, Kamis (18/6/2020).

"Pemerintah, apakah memakai cara Herd immunity? Tentu tidak," kata Fadjroel.

Herd immunity adalah konsep epidemiologis yang menggambarkan keadaan di mana suatu populasi cukup kebal terhadap penyakit sehingga infeksi tidak akan menyebar dalam kelompok itu.

Fadjroel menjelaskan, jika pemerintah menerapkan herd immunity di saat seperti ini, untuk apa Presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas di 34 Provinsi, Gugus Tugas di 495 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, Fadjroel mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 185 laboratorium untuk tes PCR hingga Rumah Sakit (RS) Darurat rujukan pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Pulau Galang hingga Pulau Sebaru.

"Swmuanya sidah disiapkan oleh pemerintah," ucap Fadjroel.

Fadjroel juga mengungkapkan keseriusan pemerintan menghadapi pandemi ini.

Baca: Respons Istana Hingga Yenny Wahid soal Postingan Guyonan Gus Dur yang Berujung Pemeriksaan Polisi

Salah satu langkah yang saat ini terus dikejar yakni tes masiv dengan cakupan 20 ribu orang setiap harinya.

"Apabila kita menganut herd immunity maka tidak mungkin Presiden Jokowi meminta tugas-tugas untuk mentesting sampai 20 ribu per hari pada bulan Juni," jelasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved