Breaking News:

Kinerja Menteri Jokowi

Jika Tak Ada Perubahan, PKS Sebut Tiga Pimpinan Kementerian Ini Patut Direshuffle

Anggota Komisi II DPR itu menilai, tiga kementerian pada sektor tersebut pada saat ini, menjadi tulang punggung penjaga rakyat di masa krisis wabah

Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat gestur mengangkat tangan setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), diunggah Minggu (28/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tiga kementerian di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi perlu segera meningkatkan kinerjanya, setelah disorot secara khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Fraksi PKS di DPR Mardani Ali Sera mengatakan, Presiden telah menyinggung bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial yang belum menunjukkan hasil kerja signifikan dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

"Tiga kementerian ini dalam sepekan mesti mampu menunjukkan aksi luar biasa. Jika tidak, sepakat ketiganya mesti disegarkan (reshuffle)," kata Mardani kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Anggota Komisi II DPR itu menilai, tiga kementerian pada sektor tersebut pada saat ini, menjadi tulang punggung penjaga rakyat di masa krisis wabah virus corona.

Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Bagaimana Jika Kader PKS Ditawari Jadi Menteri Jokowi? Ini Kata Mardani

"Sikap kerja yang biasa, memang tidak akan mampu memenangkan pertempuran," ucap Mardani.

Oleh sebab itu, Mardani menunggu aksi nyata Presiden Jokowi setelah mengeluarkan ancaman akan merombak susunan kabinet atau reshuffle pada saat pimpin rapat kabinet beberapa waktu lalu.

"Jangan berhenti dalam pernyataan. Sepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi, keputusan tegas dan jelas dari pernyataan itu," kata Mardani.

"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis," sambung Mardani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved