Breaking News:

Virus Corona

Kemendagri Komitmen Cegah Terjadinya Pungutan Liar di Pelayanan Publik saat Pandemi Covid-19

Tumpak H Simanjuntak mendorong agar kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dikawal untuk jaminan akuntabilitas.

Dok Puspen Kemendagri
Irjen Kemendagri, Tumpak H Simanjuntak di kantor Kemendagri, Selasa (30/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Optimalisasi Satgas Saber Pungli Dalam Pengawasan Dampak Covid-19 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/06/2020).

Rapat ini diselenggarakan guna mencegah terjadinya pungutan liar pada pelayanan publik.

Fokus rapat satgas hari ini adalah bagaimana pandemi Covid-19 berdampak terhadap kebijakan program maupun anggaran.

Irjen Kemendagri, Tumpak H Simanjuntak mendorong agar kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dikawal untuk jaminan akuntabilitas.

Baca: Politikus PAN: Jangan Sampai Ada Pungutan Liar dan Pemotongan Bansos dengan Alasan Apapun

"Pandemi Covid-19 itu secara global melanda kurang lebih 216 negara dan juga secara nasional juga telah melanda Indonesia," kata Tumpak dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

"Bagaimana dampaknya terhadap kebijakan program maupun anggaran, dan yang terkahir, bagaimana kebijakan-kebijakan itu dikawal untuk jaminan akuntabilitas,” lanjutnya.

Mewakili Mendagri Tito, Tumpak mengatakan Kemendagri telah mengeluarkan berbagai kebijakan nasional maupun lokal untuk kepentingan utama.

Sekiranya ada 3 kepentingan utama yang jadi fokus Kemendagri, yaitu kesehatan, dukungan pengembangan ekonomi lokal, dan jaring pengaman sosial.

Secara khusus di daerah sebagai lokus pelaksanaan kebijakan program, Tumpak menyebut kementeriannya sudah menyampaikan berbagai kebijakan.

Mulai dari Permendagri hingga Surat Edaran yang fokus utamanya yaitu bagaimana mengarahkan daerah melakukan refocusing anggaran.

Ia berujar secara khusus Menteri Tito sudah meminta kepada semua pihak di daerah termasuk APH (Aparat Penegak Hukum) juga APIP, dan instansi pengawasan lainnya seperti BPK perwakilan dan BPKP perwakilan untuk sinergi melakukan pengawalan atau supervisi sejak refocusing anggaran.

"Pemda itu diharuskan untuk mengalokasikan seluruh anggaran dan total belanja itu paling tidak 50 persen di-refocusing menjadi belanja tidak terduga, ini untuk 3 fokus kegiatan tadi,” jelasnya.

Ia juga mengimbau adanya sinergi tidak hanya sesama anggota Satgas, namun juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah dan terutama pada saat refocusing, juga pada saat pelaksanaan anggarannya.

Namun demikian, dikatakannya untuk akuntabilitas kebijakan Mendagri APIP daerah sudah harus melakukan pendampingan pada saat refocusing pada APBD untuk penanganan Covid-19 ini.

"Juga kemudian berkoordinasi dengan instansi pengawasan lainnya termasuk APH dan Satgas Saber Pungli di daerah,” ujarnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved