Breaking News:

Kinerja Menteri Jokowi

PKS: Kalau Kerjanya Tidak Beres Silakan Ganti, Bukan Ancam Reshuffle

sebagai kepala pemerintahan, seharusnya Jokowi memantau langsung hari per hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis pandemi Covid-19

Tribunnews.com/ Reza Deni
Politikus PKS, Pipin Sopian 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan kelemahannya dalam memimpin jajarannya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara PKS Pipin Sopian menanggapi arahan Presiden Jokowi kepada menteri terkait penanganan Covid-19 saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.

"Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal Kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," kata Pipin dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Baca: Soal Jokowi Marah, Pengamat: Percuma Reshuffle Kabinet sampai 3 Menteri yang Patut Dipertahankan

Menurutnya, sebagai kepala pemerintahan, seharusnya Jokowi memantau langsung hari per hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis pandemi Covid-19.

"Ada pepatah dalam manajemen kepemimpinan itu 'you get what you inspect, not what you expect'. Jika Presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19," kata Pipin.

"Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan di berikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?," sambungnya.

Ia menyebut, beban masyarakat saat ini semakin tinggi dan membutuhkan solusi kongkrit pemerintah dalam menangani wabah tersebut.

"Bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah," katanya.

Pipin juga menilai dari arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari Rp 75 triliun yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan.

"Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik, selesaikan langsung diinternal kabinet. Kalau kerja menterinya tidak beres, silahkan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ngancem reshuffle," paparnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved