Breaking News:

Ibadah Haji 2010

Komisi VIII DPR Setujui Kenaikan Alokasi Rekening Virtual Jemaah Haji Batal Jadi Rp 2 Triliun

Komisi VIII menyetujui usulan Kepala BPKH terkait penambahan alokasi rekening virtual atau virtual account.

Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Tangkapan layar Menteri Agama Fachrul Razi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi VIII DPR menyetujui usulan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkat kenaikan alokasi rekening virtual calon jemaah haji sebesar Rp 2 triliun. 

Hal tersebut diputuskan dalam rapat Komisi VIII bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala BPKH Anggito Abimanyu di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dalam kesimpulan rapat menyatakan, Komisi VIII menyetujui usulan Kepala BPKH terkait penambahan alokasi rekening virtual atau virtual account. 

"Komisi VIII menyetujui penambahan alokasi pembagian rekening virtual menjadi Rp 2 triliun atau 28 persen dari nilai manfaat BPKH tahun berjalan kepada jemaah batal 2020 dan jemaah tunggu," kata Yandri. 

Baca: Kepala BPKH Usul Ada Manfaat Tambahan Bagi Jemaah Haji Batal Berangkat Tahun Ini

Selain itu, kata Yandri, Komisi VIII juga menyetujui penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020, termasuk akumulasi nilai manfaat dan efisiensi biaya operasional BPIH untuk pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. 

Anggito menyampaikan kenaikan alokasi rekening virtual dari Rp 1,1 triliun atau 13 persen dari nilai manfaat jadi sebesar Rp 2 triliun atau 28 persen dari manfaat, sebagai bentuk kompensasi insentif jemaah tunggu. 

Menurutnya, tambahan alokasi tersebut membuat dana yang tersimpan calon jemaah haji akan meningkat dan dapat digunakan untuk uang saku ataupun pengurangan dari BPIH. 

"Sehingga ini menjadi semacam insentif dan kompensasi bagi jamaah yang batal berangkat," ucap Anggito. 

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved