Breaking News:

Virus Corona

Muhammadiyah Minta Pemerintah Fokus Bantu UMKM sebagai Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional

Hendaknya UMKM juga mendapatkan kredit atau pembiayaan yang juga banyak agar terjadi keadilan dan pemerataan serta stabilitas ekonomi di negeri ini

Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muhammadiyah menanggapi soal adanya rencana pemerintah untuk menjadikan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) sebagai prioritas utama dalam gerakan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Adapun hal itu akan diwujudkan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan diadakannya penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

"Kalau bisa pemerintah jangan hanya sekadar memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM, tetapi juga menugaskan bank-bank milik negara untuk fokus dan tulus bagi mengucurkan sebagian besar kredit dan atau pembiayaannya kepada UMKM," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (9/7/2020).

Baca: Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Luncurkan Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM

Anwar mengatakan selama ini bank-bank pemerintah hanya berusaha untuk memenuhi ketentuan PBI no 17 tahun 2015 tentang UMKM, di mana dunia perbankan dituntut untuk mengucurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM minimal 20 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada.

"Padahal seperti kita ketahui, jumlah pelaku UMKM itu lebih dari 64,1 juta  pelaku atau 99,99 persen, dengan jumlah tenaga kerja 116,9 juta, sementara usaha besar jumlahnya hanya 5.550 pelaku atau 0,01 persen dengan jumlah tenaga kerja 3,6 juta," lanjut Anwar.

Hal ini, menurut Anwar, mengusik rasa keadilan di mana usaha besar yang  jumlahnya hanya 0,01 persen atau 5.550 pelaku mendapatkan kredit/pembiayaan sekitar 80 persen dari total kredit/pembiayaan yang dikucurkan oleh dunia perbankan, sementara UMKN yang jumlahnya 64,1 juta pelaku hanya mendapat 20% persen  Hal ini tentu jelas terlihat tidak mencerminkan adanya keadilan proporsional.

"Hendaknya UMKM juga mendapatkan kredit atau pembiayaan yang juga banyak agar terjadi keadilan dan pemerataan serta stabilitas ekonomi di negeri ini," kata Anwar.

Anwar mengatakan ini jadi tugas bank-bank BUMN yang diharapkan tidak hanya sekedar mencari financial profit, tetapi juga untuk bisa menciptakan sosial profit.

"Artinya bagaimana caranya supaya lewat dunia perbankan milik negara tersebut, pemerintah bisa mempersempit jarak dan  perbedaan antara usaha besar dan UMKM, sehingga kita sebagai bangsa bisa memperbesar kelas menengah, sehingga struktur masyarakat kita bisa berubah dari bentuk piramid ke bentuk belah ketupat," ujar Anwar.

Selain itu, Anwar menilai struktur masyarakat yang diharapkan, seperti pandangan yang disampaikan oleh BJ Habibie, jumlah yang ada di lapis atas 2 persen, di lapis menengah 95 persen dan di lapis bawah 3 persen.

"Bila hal ini diwujudkan, tentu tingkat konsumsi dan investasi masyarakat akan bisa kita dorong, sehingga dengan demikian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta stabilitas nasional akan dapat meningkat secara tajam dan signifikan," pungkasnya.

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved