Breaking News:

Virus Corona

Wali Kota Bogor Sebut PSBB Total Bukan Jalan Keluar Tekan Covid-19, Ini Alasannya

Politisi PAN itu menekankan saat ini yang perlu dibangun edukasi warga terkait bahaya terpapar Covid-19.

Alex Suban/Alex Suban
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo (tengah) meninjau Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin (15/6/2020). Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kepadatan penumpang di Stasiun Bogor dan penyediaan layanan bus gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bogor untuk penumpang KRL Commuter Line pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Warta Kota/Alex Suban 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan pentingnya belajar dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi Covid-19.

Bima menyebut PSBB bukanlah jalan keluar untuk menekan laju penyebaran Covid-19 karena jauh dari pada itu harus dipikirkan sisi ekonominya serta praktik pengawasan di lapangan

Bukan tanpa alasan, Bima mengaku sudah melakukan survei terhadap 21 ribu responden warga Kota Bogor.

"PSBB Total saya kira tidak sepenuhnya bisa menekan penyebaran dari Covid-19. Data-data kami menyebutkan mayoritas tidak paham apa itu Covid-19, 19 persen percaya teori konspirasi, 29 persen tidak percaya teori konspirasi, 50 persen bingung, 90 persen terpapar secara ekonomi, 40 persen kehilangan mata pekerjaan," ungkap mantan pasien Covid-19 ini dalam siaran streaming SmartFM Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Politisi PAN itu menekankan saat ini yang perlu dibangun edukasi warga terkait bahaya terpapar Covid-19.

"Persepsi itu rendah sekali. Ini berbahaya. Artinya dalam kondisi warga seperti ini tindakan melakukan lockdown terhadap aktivitas ekonomi warga tanpa resources dan logistik, saya kira tidak pas," urai Bima.

Berbagai permasalahan yang harus dipersiapkan matang adalah personel di lapangan.

Kemudian cara menghidupi masyarakat yang dipaksa tinggal di rumah tanpa penghasilan.

Baca: Epidemiolog UI Soroti Tingginya Kasus Covid-19, Ini yang Perlu Diperhatikan

"Kita mestinya belajar dari PSBB yang sudah dilakukan, Satpol PP, TNI/Polri apa cukup? Lalu bagaimana kita bantu ekonomi warga? APBD Kota Bogor tidak cukup. Komitmen Pemerintah Provinsi, komitmen bagaimana?" lugas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan akan kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat.

Anies mengatakan dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka seluruh perkantoran akan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai Senin (14/9/2020).

"Mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang nonesensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi," ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020). 

Anies juga mengatakan tempat hiburan dan wisata di Jakarta akan kembali ditutup sementara demi mencegah penularan dan penambahan kasus Covid-19

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved