Menko Airlangga: Penanganan Covid-19, Koordinasi Pusat-Daerah Harus Ditingkatkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite PC-PEN Airlangga Hartarto mengatakan, pengelolaan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat maupun daerah.

“Keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi dan juga ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak daripada pandemi Covid-19,” kata Menko Airlangga saat memberikan keterangan pers secara virtual usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (14/9/2020).

Dalam Ratas yang membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Ini, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar penurunan angka dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi berbasis lokal, sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW untuk terus dapat termonitor.

“Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan konsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Ketua Satgas Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus juga melakukan evaluasi,” ujarnya.

Baca: Doni Monardo Akui Kecepatan Tes Spesimen Covid-19 Belum Optimal

Baca: Anies Baswedan Tegaskan OTG Corona Tak Diizinkan Isolasi Mandiri, Pemerintah Telah Siapkan 15 Hotel

Baca: Ini Upaya Presiden Jokowi saat Kasus Corona Aktif di Indonesia Lebih Tinggi dari Rata-rata Dunia

Terkait dengan kegiatan lanjutan untuk pendisiplinan masyarakat, Menko Airlangga menjelaskan, operasi yustisi terus digencarkan, terutama daerah utama yang masih besar jumlah orang yang terpapar Covid-19.

Menko Airlangga juga menjelaskan, terkait pengadaan PCR-PCR yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, dalam arti partisipasi swasta dan klinik.

Menurutnya, Kemenkes akan me-review, mengevaluasi, dan akan menetapkan harga jasa PCR tersebut.

“Beberapa yang terkait dengan penyerapan dari pada anggaran, tadi dilaporkan bahwa penyerapan anggaran sebesar 34,1 persen dari pagu di tahun year to date dari Rp 625 triliun dan ini secara months to months maksimal pada bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9 persen dan semester satu dan sampai dengan semester kedua,” imbuhnya.

Masuk ke semester kedua ini, lanjutnya, per September tren penyerapan bantuan sudah naik, seperti di sektor kesehatan terjadi kenaikan 31,6 persen, perlindungan sosial 63,81 persen, sektoral Pemda 27,68 persen, dan UMKM 91,43 persen.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan, Presiden juga menyampaikan bentuk insentif pariwisata anggarannya sudah ada yang dikaitkan dengan pengadaan vaksin secara mandiri apabila clinical trial sudah selesai.

“Jadi ini masih menunggu clinical trial untuk selan jutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” imbuh Airlangga.

Pada kesempatan itu, Menko Airlangga juga menyampaikan, Presiden juga mengharapkan agar kampanye-kampanye untuk meningkatkan kedisiplinan perilaku masyarakat terus dilakukan.

“Kampanye ‘Ayo Memakai Masker’, kemudian tahap berikutnya adalah yang sekarang dilakukan ‘Ayo Menjaga Jarak dan Hindari Kerumunan’, dan berikutnya adalah ‘Ayo Mencuci Tangan’ untuk terus diintensifkan di daerah-daerah, ” pungkasnya.