Pemerintah Masih Matangkan Skema Vaksin Mandiri 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan dua jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat nantinya, yakni vaksin bantuan pemerintah yang sifatnya gratis dan vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat yang mampu.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan skema vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat mampu.

"Skema mandiri sedang kami matangkan. Oleh karena itu, skema mandiri ada yang sifatnya individual dan ada yang mengusulkan dari sektor korporat mereka membeli secara berkelompok. Ini yang masih akan dibahas dan presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan," kata Airlangga konferensi pers virtual, Senin, (28/9/2020).

Sementara itu vaksin bantuan pemerintah nantinya akan diprioritaskan kepada petugas pelayanan medis, baik itu dokter, perawat atau tenaga medis lainnya. 

Baca: Muhadjir: Indonesia di Jalur yang Benar Dalam Penanganan Covid-19

Baca: Soal Akurasi Hasil Tes Covid-19 oleh BIN, DPR: Layak Digunakan untuk Analisis RT-PCR Sesuai Standar

"Selain itu juga penerima bantuan iuran (BPJS Kesehatan)," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada jajaran kabinetnya untuk membuat rancangan vaksinasi Covid-19 sedini dan sedetil mungkin. 

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (28/9/2020).

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detil, se-awal mungkin," katanya.

Presiden meminta rancangan tersebut dibuat dalam dua pekan dengan memuat detil waktu, lokasi, pemberi dan penerima vaksin tahap awal. 

"Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detil, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," pungkasnya.