Ini Alasan Vaksin Covid-19 Disarankan Diberikan Kepada Orang yang Sehat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus menyiapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termasuk skema dan target program tersebut.

Rencananya, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac yang tiba pekan lalu akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan dan medis serta garda terdepan seperti TNI dan Polri sebagai prioritas.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD, menegaskan syarat penerima vaksin adalah orang sehat tanpa komorbid, serta tidak pernah terinfeksi Covid-19.

Ia mengatakan, penyintas Covid-19 tidak menjadi prioritas sebagai penerima vaksin, lantaran dianggap telah memiliki kekebalan tubuh.

Baca juga: Kerjasama Distribusi Vaksin Covid-19 Dibutuhkan untuk Kawasan Asia Tenggara

"Vaksin diberikan kepada orang sehat sebagai upaya pencegahan dalam konteks pandemi covid ini. Memang bagi yang pernah terinfeksi Covid-19 itu tidak menjadi prioritas artinya bukan menjadi sasaran vaksinasi karena dianggap sudah memiliki kekebalan," ujar Dirga dalam talkshow KCPEN, Selasa (15/12).

"Vaksin Covid-19 diberikan terutama kepada orang yang belum pernah terkena Covid-19," sambung dia.

Vaksinolog ini mengatakan, setiap negara memiliki  kebijakan masing-masing dalam kriteria penerima vaksin.

Seperti di Inggris yang memprioritaskan kelompok usia di atas 59 tahun untuk diberi vaksin Covid-19.

"Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda ya Tergantung dianggap kelompok mana kelompok penduduk mana yang dianggap memiliki risiko paling tinggi memang kita kalau Indonesia yang pertama adalah tenaga kesehatan. Kemudian vaksinnya untuk yang berusia 18 sampai 59 tahun itu Walaupun demikian tentu nanti bisa ada vaksin-vaksin di masa mendatang juga bisa digunakan pada lansia ataupun anak-anak," jelas Dirga.

Baca juga: Vaksin Tidak Seluruhnya Gratis, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid: Bukan Masalah Anggaran

Nakes Dilatih

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi MPH menjelaskan saat ini sudah ada belasan ribu tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan untuk menjadi vaksinator. 

Ia menyebutkan dari data per 5 Desember 2020 sudah dilakukan pelatihan kepada 12.408 orang yang tersebar pada 21 provinsi.

Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator juga telah dilangsungkan kepada 29.635 orang untuk 34 provinsi.

"Artinya semua ya berjalan sesuai rencana . Dan Insya Allah kesiapan-kesiapan itu kita jaga. Dari sisi jumlah, dari sisi proporsional semua provinsi akan tercakup. Untuk modul pelatihannya kita adaptasi dalam bentuk virtual," kata Oscar Primadi.

Saat ini kata Oscar, sebagian besar daerah telah siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19.  Beberapa di antaranya Kota Bogor, dimana sebelumnya simulasi vaksinasi Covid-19 telah dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sareal yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Lalu, Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, juga telah melakukan simulasi yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Simulasi kata Oscar memang harus dilakukan untuk mengetahui jika terdapat persoalan, atau sesuatu yang kurang, dapat langsung diperbaiki saat pelaksanaan vaksinasi massal kelak.

"Namanya ini pekerjaan besar, ya," imbuhnya.

Kesiapan lain disebutkannya seperti alat pelindung diri (APD) juga sudah disosialisasikan kepada seluruh pelatihan vaksinator. 

Dan juga penyediaan rantai dingin atau cold chain , logistik pendukung, termasuk APD level 1.

"Jadi rencana itu sudah berjalan dan diikuti dengan penyiapan-penyiapan pembaayaran. Yang sudah diukur dan direncanakan dengan baik," lanjut Oscar.

Ia juga menambahkan, sembari pemerintah menyiapkan program vaksinasi, yang tak kalah penting juga ialah bagaimana cara mengkomunikasikan manfaat vaksin bagi masyarakat. 

Karena sosialisasi yang tepat akan memberi pemahaman yang baik bagi masyarakat. Informasi yang benar tentang vaksin harus sampai hingga ke daerah-daerah.

Karenanya aparat dinas kesehatan setempat hingga puskesmas yang akan mengkomunikasikannya ke masyarakat. 

Penyampaian pesan tidak harus menggunakan bahasa yang rumit dan susah dimengerti.

"Kalau bisa bersifat local wisdom , bahasa-bahasa daerah yang bisa disampaikan ke masyarakat, akan lebih baik," tambahnya.

Untuk sosialisasi vaksin, Kementerian Kesehatan sudah membuat buku panduan yang dapat digunakan bagi apara setempat dalam menyampaikan tentang vaksin dan vaksinasi kepada masyarakat.

Karena hal yang diinginkan program vaksinasi dapat dimengerti masyarakat mulai dari tahapan-tahapannya, hingga manfaat kesehatan yang besar dari vaksin. 

Sebagai contoh, petugas di lapangan harus bisa mengkombinasikan bahwa untuk memastikan kehalalan vaksin, pemerintah telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Semuanya itu betul-betul dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Dan tentunya akan memberikan pemahaman bagi teman-teman di daerah," ujar Oscar.

Oscar Primadi mengatakan, yang tak kalah penting lagi untuk dikomunikasikan ke masyarakat, ialah efektivitas vaksin.

Menurut Oscar, vaksin yang efektif tentunya untuk melindungi individu-individi dan juga masyarakat dari penularan-penularan terhadap penyakit.

"Termasuk sosialiasi disiplin protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan," kata Oscar.

Meski demikian, Oscar mengakui ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi nasional kelak.

Yakni, Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki tempat-tempat yang memiliki akses tidak mudah.

Sehingga tenaga kesehatan butuh upaya yang besar untuk menjangkau daerah terpencil. Tantangan lain ialah jaringan cold chain atau rantai dingin.

"Karena untuk mendistribusikan vaksin harus menggunakan perlakuan khusus," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Brotoasmoro mengajak semua pihak untuk mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan pandemi Covid-19 di garda terdepan.  Apresiasi dapat di lakukan dengan menerapkan disiplin 3M.

"Saling peduli, saling dukung. Bersama kita bisa atasi pandemi," ujar Reisa.

Terpisah, pemerintah meminta pihak rumah sakit (RS) untuk tidak melakukan promosi program vaksinasi Covid-19. 

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pihak RS menunggu arahan dari pemerintah terkait vaksin dan vaksinasi.

"Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah," kata Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal itu menurut Wiku agar masyarakat tidak bingung mengenai informasi vaksinasi Covid-19 yang segera akan dilakukan oleh pemerintah.

"Guna mencegah kesimpangsiuran di masyarakat informasi di masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19," katanya.

Saat ini menurut Wiku, pemerintah sedang mengkaji berbagai hal teknis terkait dengan program vaksinasi.

Pada prinsipnya pemerintah ingin memastikan bahwa vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu melalui skema subsidi maupun skema mandiri. 

"Informasi terkait dengan detail pelaksanaan koordinasi juga masih dalam pembahasan, hal ini akan diinformasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah," pungkasnya.(Tribun Network/rin/yud/wly)