Pimpinan MPR Apresiasi Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan MPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan, keputusan itu sudah tepat lantaran saat ini keadaan ekonomi masyarakat sedang sulit.

"Saya pikir bagus, rakyat kan sekarang lagi susah, lagi kontraksi. Pemerintah mau menggratiskan ya kita harus apresiasi itu langkah yang paling bagus," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Politikus senior Partai Demokrat itu mengungkapkan, sejak awal dirinya sudah menyuarakan vaksin Covid-19 harus gratis.

Namun, ia menilai masyarakat yang mampu atau pada masyarakat kelas atas harus tetap membayar vaksin tersebut.

"Bagi rakyat ditingkat tertentu, bagi yang mampu tentu harus membayar," ucapnya.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR: Tidak Ada Lagi Alasan Masyarakat Tolak Vaksin Covid-19 Setelah Digratiskan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat Indonesia.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan perhitungan ulang keuangan negara dan menerima banyak masukan dari masyarakat.

"Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin covid-19. jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Presiden dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (16/12/2020).

Sebelumnya pemerintah membuat dua skema vaksin yang beredar di Indonesia. Pertama yakni vaksin bantuan pemerintah yang sifatnya gratis dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibeli oleh warga yang mampu.

Presiden mengatakan dengan keputusan seluruh vaksin gratis, maka ia memerintahkan kepada  jajarannya, baik itu Kementerian maupun lembaga, hingga Pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

"Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," katanya.