Vaksinasi Covid-19 Serentak Mulai 13 Januari 2021, Mardani: Harusnya Sabar Tunggu BPOM dan MUI

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi rencana dimulainya vaksinasi Covid-19 serentak di Indonesia pada 13 Januari 2021 mendatang yang diumumkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Mardani menilai semestinya pemerintah bersabar menanti keluarnya rekomendasi dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Ini bahaya sekali, sudah keluar tanggal. Harusnya semua sabar menunggu rekomendasi dan Izin BPOM RI dan MUI, untuk memastikan keamanan, mutu, khasiat, dan kehalalannya," ungkap Mardani melalui cuitan di Twitter, Selasa (5/1/2021).

Mardani menyebut BPOM dan MUI perlu diberi keleluasaan.

"BPOM dan MUI harus diberi ruang tidak boleh ada intimidasi agar lebih teliti dan hasil evaluasi maksimal," lanjutnya.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini Minta BPOM Segera Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac

Sebelumnya diberitakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan serentak di 34 provinsi pada 13 Januari 2021.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap.

"Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan," ucapnya, Selasa (5/1/2021) dilansir Kompas.tv.

Untuk itu, Budi meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.

"Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14 - 15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi."

Baca juga: 83.566 Personel Polri Disiagakan Untuk Pengamanan Vaksinasi Nasional

"Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi 2 tahap. Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada 4 perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua, kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk 2 orang," terangnya.

Selain itu, Budi mengingatkan kepala daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan "mampu vaksin" yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

BPOM Terbitkan Lot Release

Sementara itu Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito mengatakan, pihaknya telah menerbitkan sertifikat Lot Release terhadap 1,2 juta vaksin CoronaVac yang datang pada 6 Desember 2020.

Lot release merupakan persyaratan dari World Health Organization (WHO) berupa proses evaluasi yang dilakukan Otoritas Obat setiap negara terhadap hasil uji dan/atau review dokumen mutu lot/batch suatu produk vaksin untuk menjamin mutu setiap lot/batch vaksin tersebut.