Jumlah Nakes Tangani Covid-19 Minim, Pemerintah Diminta Beri Perhatian dan Insentif yang Lebih Baik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan, anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyatakan prihatin terkait adanya lonjakan jumlah pasien positif yang hadirkan rekor baru setiap harinya.

Setelah pada Kamis (14/1/2021) pasien positif pecah rekor sejumlah 11.557, sehari sesudahnya Jumat (15/1/2021) kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.

Sukamta mengatakan lonjakan kasus setiap harinya ini dikhawatirkan akan membuat semakin banyak rumah sakit yang kolaps.

"Saya mendapat informasi di Yogyakarta, semua rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien baru positif covid. Selain karena jumlah kamar isolasi yang terbatas, kondisi yang lebih berat karena jumlah tenaga kesehatan yang minim. Karena rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung," ujar Sukamta, kepada wartawan, Sabtu (16/1/2021).

"Kemarin (15/1) ada 23 pasien yang masuk waiting list. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat ini pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersbht pemerintah pusat perlu turun tangan dalam rekrutmen tenaga kesehatan, mengingat pemda kesulitan melakukan rekrutmen.

Padahal, Sukamta mengungkap bahwa Pemda DIY belum lama ini membuka lowongan 230 nakes. Akan tetapi kabarnya yang mendaftar 88 orang dan kemudian hanya 26 orang yang melanjutkan.

Dia memaparkan banyak peserta yang mundur karena tidak diizinkan keluarga hingga ada kekhawatiran karena menangani pasien Covid.

"Tanpa ada perhatian dan insentif yang lebih baik dari pemerintah pusat buat nakes, akan semakin sulit merekrut. Apalagi ada kabar di beberapa daerah insentif terlambat, salah sasaran hingga disunat oleh oknum. Hal ini mestinya segera diperbaiki oleh pemerintah. Jadi saat ini sangat penting adanya kejelasan anggaran dari pusat untuk rumah sakit utamanya di daerah dan nakes, sehingga tidak menjadi beban daerah," kata dia.

Lebih lanjut, anggota DPR asal Yogyakarta ini meminta pemerintah lebih konsiten dalam kebijakan penanganan pandemi.

Karena hal tersebut akan sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Saat program vaksinasi mulai bergulir, Pak Menkes buat wacana akan ada sertifikat digital vaksinasi untuk bebas bepergian tanpa tes swab PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin Covid-19. Ini jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi," ungkap Sukamta.

"Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statemen yang kontra produktif dengan upaya penangan pandemi. Karena setiap statemen yang simpang siur akan membingungkan rakyat, akibatnya disiplin prokes akan berkurang. Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," tandasnya.
--