Herd Immunity Terbentuk dengan Membiarkan Orang Terkena Covid-19, Satgas Covid: Itu Keliru

TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito angkat suara soal anggapan masyarakat perihal herd immunity.

Dimana herd immunity terbentuk dengan membiarkan orang terkena covid-19 sembuh sendiri.

Menurutnya, anggapan itu keliru.

"Membiarkan orang sakit menjadi kebal dengan sendirinya, adalah keliru."

"Hal ini telah ditegaskan WHO (World Health Organization) sejak Oktober 2020," jelas Wiku, dikutip dari covid.go.id, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Jerman Tegaskan Vaksin AstraZeneca Tak Boleh Diberikan pada Orang di Atas 65 Tahun, Ini Alasannya

Baca juga: Rampung Jalani Vaksinasi Covid-19, Wali Kota Airin : Tak Ada Kendala dan Efek Samping yang Dirasakan

Herd Immunity, menurut  WHO, yakni konsep yang digunakan untuk pelaksanaan program vaksinasi ketika masyarakat di suatu daerah tertentu.

Sehingga dapat terlindungi ketika sebagian besar populasinya telah divaksin.

Wiku menegaskan, herd immunity dapat terbentuk dengan melindungi populasi manusia dari virus itu.

"Perlu ditegaskan, bahwa kekebalan komunitas dapat terbentuk dengan melindungi populasi dari virus."

"Bukan dengan sengaja membiarkannya," tegas Wiku.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Kedua Sudah Berjalan, Dinkes DKI Tegaskan Belum Terima Keluhan dari Masyarakat 

Baca juga: Sejak Dimulainya Vaksinasi Covid-19, Teten Masduki Sebut Perekonomian Nasional Kembali Menggeliat

Pasalnya, dalam mencapai herd immunity, ada beberapa faktor yang berperan.

Yakni, tingkat penularan penyakit, efektifitas vaksin, kecepatan dalam mencapai ambang batas cakupan populasi yang harus divaksinasi dan lama imunitas bertahan.

Wiku menjelaskan, herd immunity dapat terbentuk jika 60-70 persen dari total populasi manusia di wilayah melakukan vaksinasi.

"Ambang batas orang yang harus tervaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas."

"Berada di rentang 60 - 70 persen dari total populasi di suatu wilayah," terang Wiku, dikutip dari covid.go.id, Kamis (28/1/2021). 

Baca juga: Vaksinasi Massal 3.000 Nakes, Kemenkes Dapat Rekor MURI

Baca juga: Raffi Ahmad Menghadap Jokowi setelah Sempat Bikin Heboh karena Berpesta Seusai Vaksin Pertama

Ia juga menekankan masyarakat untuk tak ragu ikut vaksinasi Covid-19.

"Saya bersama presiden dan beberapa penerima vaksin perdana, telah menyelesaikan proses vaksinasi tanpa efek samping berati apapun hingga detik ini."

"Oleh karena itu saya tekankan, untuk masyarakat tidak ragu mengikuti proses vaksinasi."

"Karena peran satu orang sangat berarti membentuk kekebalan secara bertahap," pungkas Wiku.

IDI Sarankan Pemerintah Buka Jalur Vaksinasi Mandiri Agar Percepat Herd Immunity

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, pemerintah disarankan membuka jalur vaksinasi Covid-19 mandiri.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setuju jika ada realisasi jalur vaksin berbayar tersebut.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto beralasan, vaksinasi mandiri dapat mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan bersama.

Diketahui, herd immunity tercapai bila 70 persen masyarakat Indonesia telah disuntik vaksin Covid-19.

Baca juga: Erick Thohir Jamin Tak Ada Cip di Dalam Vaksin Tapi Barcode yang Tertera, Ini Fungsinya

Baca juga: Beredar Kabar Ada Chip dalam Vaksin Covid-19, Satgas: Itu Bohong

"Vaksinasi Covid-19 mandiri, akan mempercepat tercapainya target imunisasi," ujar Slamet saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (20/1/2021).

Untuk itu IDI menyarankan, pemerintah segera membuka vaksinasi mandiri, mempermudah izin dari luar negeri serta mengendalikan harga vaksinasi mandiri.

"Pemerintah harus segera membolehkan vaksinasi mandiri , mempermudah izin masuk vaksin dari luar negeri, serta pemerintah juga harus mengendalikan harga vaksin mandiri," jelasnnya.

Menkes : Vaksinasi Mandiri Masih Dikaji dengan Hati-hati

Sebelumnya dalam kegiatan virtual, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menerima terbuka adanya opsi vaksinasi Covid-19 mandiri itu.

Namun, ia memastikan untuk masuk ke tahapan tersebut pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan.

"Selama program vaksinasi bisa dilakukan secepat-cepatnya, seluas-luasnya, semurah-murahnya."

"Prinsip yang perlu dijaga hati-hati dan jangan sampai keluar narasi di publik seperti ini, yang kaya bisa duluan (vaksin)."

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Sebagai Pemulihan Ekonomi Indonesia kata Airlangga Hartarto

Baca juga: Satgas: Belum Diketahui Kekebalan Tubuh Bertahan Berapa Lama dari Corona Setelah Vaksinasi

"Sekarang sedang kita pikiran caranya bagaimana. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis," kata mantan wakil menteri BUMN ini.

Ia tak memungkiri, banyak pihak terutama yang datang dengan finansial kuat, ingin mendapatkan vaksin sesegera mungkin.

Budi berharap, masyarakat dapat sabar dan menunggu tahapan dan penjadwalan pemberian vaksin yang telah disusun kementerian kesehatan.

"Vaksinnya terbatas. Cukup dalam setahun tapi kita lakukan bertahap. Jadi tolong teman-teman yang mau vaksin sabar menunggu gilirannya," ujarnya.

"Pasti kita vaksinasi karena memang sudah kita siapkan jumlahnya," sambung menteri yang baru dilantik ini pada akhir tahun lalu.

(Tribunnews.com/Shella/Rina Ayu)