Breaking News:

Penanganan Covid

Kemenkes: Tujuh Provinsi di Pulau Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

Kementerian Kesehatan akan memfokuskan pelaksanaan vaksinasi tahap ini di tujuh provinsi Se-Jawa dan Bali.

Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy
Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vaksinasi Covid-19 tahap kedua akan dimulai Rabu (17/2/2021).

Kementerian Kesehatan akan memfokuskan pelaksanaan vaksinasi tahap ini di tujuh provinsi Se-Jawa dan Bali.

Diketahui, tujuh provinsi tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali.

Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sekitar 70 persen kasus Covid-19 terjadi di daerah zona merah ini.

Baca juga: Fakta Keluarga Anang Hermansyah Terpapar Covid-19: Hanya Ashanty yang Bergejala, Kini Jalani Isoman

"Kita (Kemenkes) akan distribusikan 70 persen di Pulau Jawa dan Bali 70 persen di sini (Pulau Jawa dan Bali," ujar dia, dalam kegiatan "Vaksin dalam Tinjauan Maqashid al-Syariah" secara virtual, Senin (15/2/2021).

Selain menjadi daerah dengan zona merah, alasan ketersediaan vaksin juga menjadi pertimbangan, awal vaksinasi tahap kedua ini dilakukan di tujuh provinsi ini.

"Di luar Jawa 30 persen, tapi ini diawal ini saja. Nanti mungkin, April-Mei jumlah vaksin jauh lebih banyak dan kita bisa running lebih cepat," ungkapnya.

Baca juga: Diminta Benahi Pasar Tradisional Cegah Pandemi Baru, Ini kata Satgas Covid-19

"Kalau di awal-awal ini kita 70 persen dulu sampai Maret ini, terutama untuk Jawa dan Bali," sambung Nadia.

Diketahui, program vaksinasi tahap kedua ini akan berlangsung mulai Februari dan diharapkan dapat selesai pada Mei 2021.

Total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta Lansia.

Baca juga: Sebanyak 1,032 Juta Orang Sembuh Dari Covid-19 Hingga 15 Februari 2021

Pekerja publik terdiri dari Pendidik (guru & dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlit, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restauran dan tempat wisata).

Selain itu juga Pemerintah memprioritaskan pekerja transportasi publik yang terdiri dari pekerja tiket dan masinis kereta api, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, pekerja Trans Jakarta dan MRT, supir bus, kernet, bahkan kondektur, supir taksi, dan juga ojek online.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved