Imbas Masuknya WNA, Legislator Demokrat: Kebijakan PPKM Darurat Melempem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan menyoroti masuknya warga negara asing (WNA) asal China ke Makassar saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diterapkan oleh pemerintah. 

Irwan mengatakan kebijakan PPKM Darurat ini sama saja 'melempem', karena tidak tegasnya dan inkonsistensi pemerintah. 

"PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem," ujar Irwan, kepada wartawan, Senin (5/7/2021). 

Irwan menerangkan alasan dibalik dirinya menyebut kebijakan PPKM Darurat melempem.

Menurutnya, pemerintah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini.

"Ini kan masyarakat dipaksa dan diancam pidana untuk patuh tapi pemerintah gagal berikan rasa keadilan dan kepercayaan," kata dia. 

Dia mempertanyakan transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara yang terus berlangsung sejak awal pandemi ketika rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya.

Padahal, lanjutnya, semua pihak tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia, tapi virus dari luar negeri.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Pemuda di Ponorogo Nekat Balapan Liar, 31 Kendaraan Dikandangkan

Namun sayangnya kebijakan pembatasan kedatangan internasional sudah melempem sejak awal pandemi.

"Kalau ingin PPKM Darurat dalam negeri berhasil ya rakyat harus dibuat percaya dan nurut aturan pemerintah. Konkritnya tutup pintu masuk penumpang internasional kemudian kita fokus laksanakan distribusi vaksin dan massifkan Testing, Tracing dan Treatment (3T)," jelasnya. 

"Mau ngomong apa lagi memang dasarnya pemerintah ini sudah kalah lawan pandemi covid-19. Jujur saja, Sistem kesehatan yang dibangun pemerintah kalah laju dengan penyebaran covid-19," imbuh Irwan. 

Oleh karena itu, Irwan menilai saat ini adalah saat yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyatukan semua potensi anak bangsa. 

Dia meminta Jokowi jangan hanya mengandalkan pembantunya di kabinet dan perlu memanggil putra-putra terbaik bangsa lainnya untuk memberikan suara, pikiran dan tindakan terbaik mengatasi pandemi.

"Termasuk juga dari pihak oposisi. Dalam situasi ini keselamatan rakyat yang utama. Tidak ada salahnya meminta pendapat dan pikiran terbaik termasuk dari bapak SBY. Saya yakin  kita semua sama semangat dan tujuannya bagaimana agar bangsa ini bisa selamat lewati pandemi covid-19," tandasnya.