Anggota DPR Kritik Vaksin Berbayar di Kimia Farma 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI menegaskan vaksin berbayar yang dijual bebas melalui Kimia Farma mulai besok (12/7) kepada individu atau kepada setiap orang belum pernah dibahas dan disampaikan pemerintah bersama DPR.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir mengatakan, selama ini pemerintah hanya bicara soal vaksin gratis dan vaksin gotong royong kepada DPR.

"Yang dimaksud vaksin gorong royong karena vaksin tersebut dibeli oleh para pengusaha kemudian digratiskan untuk seluruh karyawannya," kata Anas kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Anas menilai, vaksin berbayar individual ini akan membuat kacau situasi karena bisa membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemnaker Apresiasi Perusahaan yang Sudah Vaksinasi COVID-19 Bagi Pekerjanya

"Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/202 tentang penetapan harga pembelian Vaksin hanyalah akal-akalan untuk melegalisasi jual beli Vaksin dengan berlindung di balik kebijakan Vaksin gotong royong, karenanya pelaksanaan Vaksin berbayar harus ditinjau ulang," pungkasnya.

Untuk diketahui, vaksin Covid-19 kini bisa dibeli dan dilakukan di Kimia Farma bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi mandiri.

Vaksinasi Gotong Royong mandiri ini berbeda dengan vaksinasi yang selama ini ada atau gratis, karena kali ini masyarakat harus membayar sendiri biayanya baik vaksin atau jasanya.

Baca juga: 3 Juta Dosis Vaksin Moderna dari AS Tiba di Indonesia

"Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui vaksinasi gotong royong perusahaan maupun Individu,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury dalam pernyataannya saat meninjau pelaksanaan VGR Individu di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (10/7/2021).