Breaking News:

Virus Corona

Respons Pimpinan DPR Soal Rencana Vaksin Covid-19 Berbayar

Pimpinan DPR RI angkat bicara mengenai vaksinasi Covid-19 berbayar yang bisa dilakukan individu atau perorangan.

Tribunnews.com, Chaerul Umam
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI angkat bicara mengenai vaksinasi Covid-19 berbayar yang bisa dilakukan individu atau perorangan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa memang banyak pihak yang meminta agar ada vaksin secara mandiri.

Misalnya para pengusaha yang ingin memvaksin karyawan-karyawannya. Namun, fasilitas vaksin gratis juga harus terus dilakukan.

"Vaksin mandiri ini kan bagi yang mau memilih vaksin. Ini kan vaksinnya ada macam-macam. Yang mau milih vaksin ikut fasilitas vaksin mandiri dengan vaksin yang dikehendaki. Tapi fasilitas vaksin gratis yang disiapkan pemerintah terus berjalan dan gratis," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021).

Dasco menyatakan bahwa vaksin mandiri membuat masyarakat bisa memilih vaksin yang akan digunakan.

Dirinya kembali menegaskan bahwa adanya vaksin mandiri itu tak boleh membuat program vaksin gratis terganggu.

Baca juga: Nusron Wahid: Sebaiknya Tidak Ributkan Vaksin Gotong Royong Berbayar

"Waktu itu sudah diputuskan antara pemerintah dan Komisi IX DPR bahwa program ini bisa dijalankan," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah sempat akan mulai vaksin mandiri alias berbayar pada hari ini, sebelum kemudian ditunda pelaksanaannya, Senin, (12/7/2021).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan pemerintah  sempat  akan memulai vaksinasi dengan nama program vaksinasi gotong royong untuk individu tersebut.

Budi mengatakan bahwa vaksin mandiri atau gotong royong merupakan opsi.

Masyarakat bisa memilih apakah akan menunggu vaksin gratis dari pemerintah atau membayar melalui program vaksinasi gotong royong. 

"Vaksin gotong royong di Ratas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Menkes usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin, (12/7/2021).

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved