Breaking News:

Virus Corona

Menko PMK: Tak Ada Niat Pemerintah Cuci Tangan, Vaksinasi Gotong Royong Bukan Komersialisasi

Menurutnya, hal tersebut untuk mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok di masa pandemi Covid-19.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Para vaksinator yang terdiri dari pengurus dan karyawan platform Fintech Pendanaan anggota AFPI saat mengikuti kegiatan Vaksin Gotong Royong yang digelar AFPI di Jakarta, Jumat (2/7/2021). AFPI dan seluruh platform Fintech Pendanaan terdaftar dan berizin Otoritas Jasa keuangan (OJK) menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 dengan menggelar program Vaksinasi yang menyasar ke ribuan vaksinator termasuk untuk pengurus AFPI dan karyawan anggota platform penyelenggara Fintech Pendanaan. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki tujuan komersialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

Menurutnya, hal tersebut untuk mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok di masa pandemi Covid-19.

“Jadi ini betul-betul harus dipahami. Tidak ada niat pemerintah untuk lari dari tanggung jawab, cuci tangan, juga tidak ada niat untuk komersial apalagi jualan. Ini tujuannya adalah kepentingan, kemaslahatan bersama untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Program Vaksinasi COVID-19 Berbayar Dibatalkan, Ini Penjelasan Kimia Farma

Muhadjir mengatakan untuk mencapai kekebalan kelompok perlu 70 persen minimum penduduk Indonesia yang sudah tervaksin atau sekitar 187 juta jiwa.

Namun berdasarkan laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Presiden Joko Widodo, saat ini dari 130 juta vaksin yang tersedia baru sekitar 50 juta yang sudah disuntikkan.

Dengan vaksinasi gotong-royong, karyawan perusahaan, individu, dan keluarga individu yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha dapat melakukan vaksinasi berbayar.

Baca juga: Kemenkes Dukung Kolaborasi Untuk Lakukan Vaksinasi di Wilayah 3T

“Tapi bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam pandemi ini yaitu vaksin," tutur Muhadjir.

"Ini sifatnya sukarela jadi tidak ada paksaan, baik itu yang sifatnya kolektif perusahaan maupun individu-individu yang ingin mendapatkan vaksin gotong-royong itu," tambah Muhadjir.

Muhadjir memastikan pemerintah tidak melakukan pemaksaan dalam program vaksinasi gotong royong.

Baca juga: 5 Relawan Palsukan Puluhan Sertifikat Vaksin, Dapat Uang Rp 5 Juta Sehari, Ini Modus Pelaku

Halaman
12
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved