Breaking News:

Virus Corona

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi PPKM dan Jangan Gonta-ganti Istilah

Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Warga melintas di depan mural sosialisasi bahaya COVID-19 di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah kembali mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pembatasan di Pulau Jawa dan Bali kini bernama PPKM Level 4. Istilah baru itu tertuang dalam judul Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan memperpanjang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, jangan hanya gonta ganti istilah.

“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis  hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat  hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," kata Netty, kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Menurut Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini, klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 IDI Ingatkan Jangan Terlalu Dini Terapkan Relaksasi PPKM

Oleh karena itu, dia mengatakan Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM. 

"Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," katanya.

Data kuantitatif tersebut, lanjut Netty, penting diperhatikan mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," jelasnya. 

Netty juga mempertanyakan apakah pencairan insentif nakes dan klaim rumah sakit sudah dibayarkan, bagaimana pula perhatian terhadap nakes. 

Sebab, baru-baru ini terdengar kabar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah dinilainya perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh.

Menurut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari.  Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi  belum jelas,” tambahnya. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM. 

"Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi  perpanjangan pembatasan dengan penunaian  kewajiban  memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved