Breaking News:

Virus Corona

Epidemiolog: PPKM Darurat Mustahil Turunkan Kasus, Jika Tidak Ada Strategi Esktrem Dari Pemerintah

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa dilanjutkannya penerapan kebijakan PPKM bukan cara efektif.

Dokumentasi Pribadi
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman: PPKM Darurat Mustahil Turunkan Kasus, Jika Tidak Ada Strategi Esktrem Dari Pemerintah 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa dilanjutkannya penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama satu pekan ke depan, bukan merupakan cara yang efektif.

Menurutnya, tidak mungkin angka penularan atau kasus positif virus corona (Covid-19) mengalami penurunan, jika pemerintah tidak memiliki strategi ekstrem yang konsisten dilakukan dalam penerapan PPKM Darurat.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 IDI Ingatkan Jangan Terlalu Dini Terapkan Relaksasi PPKM

Baca juga: DAFTAR Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali, Berlaku hingga 25 Juli 2021

Strategi tersebut yakni melalui peningkatan upaya Tracing, Testing, dan Treatment (3T) dengan target jauh lebih tinggi.

"Tentu tidak realistis lah jika seminggu turun ya, kecuali ada strategi ekstrem selama PPKM ini dan terus berlanjut. Dengan cara apa? Dengan cara 3T yang luar biasa ditingkatkan dan itu konsekuensi logis," ujar Dicky, kepada Tribunnews, Kamis (22/7/2021).

Ia kemudian menjelaskan, sejak awal dimulainya pandemi Covid-19, dirinya telah mengingatkan bahwa Indonesia bukan tipe negara yang sanggup menerapkan sistem pembatasan, apalagi dalam waktu yang lama.

"Karena kan sudah saya ingatkan dari awal pandemi bahwa Indonesia nggak akan sanggup melakukan pembatasan, saat itu konteksnya kan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) nggak akan bisa kita," jelas Dicky.

Petugas beraktivitas di gerbang Stasiun MRT Setiabudi Astra, Jakarta Pusat, Minggu (18/7/2021). PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan penutupan sementara tiga stasiun dalam rangka mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021. Penutupan sementara dilakukan di tiga stasiun, yakni Stasiun MRT Haji Nawi, Stasiun MRT ASEAN, dan Stasiun MRT Setiabudi Astra yang akan diberlakukan mulai Minggu, 18 Juli 2021. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Petugas beraktivitas di gerbang Stasiun MRT Setiabudi Astra, Jakarta Pusat, Minggu (18/7/2021). PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan penutupan sementara tiga stasiun dalam rangka mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021. Penutupan sementara dilakukan di tiga stasiun, yakni Stasiun MRT Haji Nawi, Stasiun MRT ASEAN, dan Stasiun MRT Setiabudi Astra yang akan diberlakukan mulai Minggu, 18 Juli 2021. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Menurutnya, alasan yang menjadi landasan bahwa negara ini tidak akan mampu melakukan pembatasan adalah karena tidak kuat secara sosial ekonomi.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlu dilakukannya 3T sejak awal pandemi untuk mencegah dampak buruk pandemi meluas pada seluruh sektor penopang perekonomian.

"Nggak kuat secara ongkos sosial ekonomi nggak kuat, sehingga dari awal saya ingatkan 3T itu harus luar biasa tinggi di semua wilayah untuk mencegah dampak perburukan di semua sektor," kata Dicky.

Dicky kembali menekankan bahwa seharusnya strategi ekstrem 3T ini diterapkan sejak awal, sehingga dampak buruk pandemi tidak se-massive saat ini.

"Jadi pemilihan strategi kita dari sejak awal sudah harus pada intervensi yang memiliki daya ungkit untuk perbaikan di semua aspek, bukan hanya kesehatan, ya itu di 3T, testing kita itu minimal 1 juta di saat ini konteksnya ya," pungkas Dicky.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved