Breaking News:

Virus Corona

Evaluasi PPKM, Wapres Minta Pemda di Jabar Awasi Aktivitas Niaga Agar Tak Timbul Klaster Covid-19

Pemerintah masih melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, khususnya Jawa Barat.

BPMI Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah masih melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, salah satunya di Provinsi Jawa Barat.

Data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata, maupun di tempat kerja.

Karena itu, Wakil Presiden Maruf Amin ingin ada upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar pelaksanaan PPKM Darurat berjalan baik.

“Sehingga untuk Jabar diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” kata Ma’ruf dalam rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang.

Untuk itu, memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klaster baru dari aktivitas niaga.

Baca juga: Satgas Sebut Terlambatnya Pencatatan Kasus Covid-19 Disebabkan Varian Delta

“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster Covid-19,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved