Breaking News:

Virus Corona

Tina Toon Tolak Pelanggar Masker Dipidana, Pemprov DKI Harus Kaji Ulang Usulan Revisi Perda Covid-19

Tina tak sependapat dengan Pemprov DKI yang ingin memberi efek jera lewat pemidanaan para pelanggar protokol kesehatan

Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
Tina Toon 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto alias Tina Toon tak setuju pencantuman sanksi denda pidana pada revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Tina tak sependapat dengan Pemprov DKI yang ingin memberi efek jera lewat pemidanaan para pelanggar protokol kesehatan.

Sanksi denda juga dinilai tak elok diberlakukan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang melemah.

"Pendekatan pidana, denda, saya menolak karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum. Saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut, karena tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak mendapat pendapatan," kata Tina kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Tim LaporCovid-19 Menduga Angka Kematian Pasien Covid-19 di Luar Faskes Jauh Lebih Tinggi

Ia meminta Pemprov DKI mengkaji ulang usulan revisi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.

Tina menilai sanksi kerja sosial bagi pelanggaran masker bisa terus diterapkan. Hanya, masa hukumannya ditambah hingga beberapa jam. Sebagai contoh, mereka yang melanggar kesalahan secara berulang dapat disanksi menjadi petugas PPSU sementara tanpa dibayar.

"Mohon dikaji kembali. Mungkin ke depannya, sanksi denda atau kerja sosial. Sekarang kerja sosial hanya beberapa jam. Mungkin bisa ditambahkan kerja sosial yang lebih lama. Misalnya, jadi petugas PPSU sementara, seperti itu, tanpa dibayar karena kesalahan berulang, misal tidak memakai masker dan lain - lain," ungkap Tina.

Baca juga: Satgas Covid-19 Telah Bagikan 17 Juta Masker

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Dalam draf revisi Perda tersebut, Anies menambah Pasal 32A dan 32B untuk mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved