Disebut Menteri Segala Urusan, Ini Penjelasan Luhut Soal Tugasnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkommarinves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kerap disebut-sebut oleh masyarakat menteri segala urusan.

Pasalnya ia kerap diminta Presiden Jokowi membawahi sejumlah kementerian yang dianggap gagal menjalankan tugas dan dinilai sebagian orang memiliki kedekatan yang berlebihan dengan Presiden.

Menteri Luhut mengatakan dia tau sebutan itu dan beberapa kali mendengarnya, baik dari cerita istri, anak maupun stafnya.

Ia menjelaskan posisinya saat ini merupakan Menteri yang membawahi sekiranya 7 Kementerian, dimana ia harus mengintegrasikan kinerja ketujuh kementerian itu.

“Misalnya di bawah saya ada Kementerian PUPR yang mengurusi masalah jalan tol, apa saya harus berkoordinasi dengan Kemen PUPR saja, kan tidak. Pasti berkoordinasi juga dengan Kementerian ATR/BPN, Pemda dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya tuntas,” kata Menkomarinves saat di wawancara presenter Andy F Noya di acara TV, Minggu (25/7/2021)

Luhut mengatakan orang yang tidak paham akan menganggap semua dirinya yang mengatur.

Baca juga: Luhut Minta Seluruh Elemen Fokus Tangani Covid-19: Ini Betul-Betul Menguras Energi Kita

Namun ia tidak mau ambil pusing dengan anggapan masyarakat yang tidak memahami tugas pokoknya, karena baginya yang terpenting adalah menjalankan proyek yang menjadi tugasnya, agar dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kepercayaan yang berlebihan Presiden Jokowi kepada Menteri Luhut bagi sebagian orang yang mengkritisi pemerintahan dinilai tidak wajar.

Luhut kerap diminta memimpin setiap kali ada kementerian yang tidak bisa menjalankan tugasnya.

Berdasarkan catatan, LBP pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, hingga menjadi Kepala Staf Presiden.

Luhut mengatakan ia tidak pernah meminta jabatan itu kepada presiden, namun ia akan melaksanakan perintah yang diminta oleh presiden. 

Ia kembali tidak mau ambil pusing dengan tudingan orang.

“Kata kunci di tentara itu ada 11 azas kepemimpinan, tapi buat saya hanya satu, yaitu ketauladanan,” kata Luhut.

“Saya melihat presiden Jokowi itu punya,” lanjutnya.      

LBP mengatakan seorang pemimpin memang seyogyanya harus turun untuk mengecek kondisi masyarakat yang ada di lapangan.