Anggota Dewan Dapat Fasilitas Hotel untuk Isoman, Formappi: DPR Minim Empati

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyediakan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman) bagi wakil rakyat di Senayan yang terpapar positif Covid-19.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, hal itu menambah deretan kebijakan DPR yang tak peduli dengan rakyat.

"Fasilitas khusus isoman di hotel bagi anggota DPR yang sudah diputuskan Sekjen kembali menambah deretan kebijakan DPR yang memperlihatkan minimnya kepedulian dan empati pada nasib rakyat yang di saat bersamaan juga mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini," kata Lucius melalui keterangannya, kepada wartawan, Rabu (28/7/2021)

Lucius memaparkan, sejak awal pandemi, kebijakan serupa yang tak menunjukkan empati pada rakyat beberapa kali muncul dari Parlemen.

Baca juga: Sekjen PAN Keberatan Anggota DPR Gunakan Hotel untuk Isoman Covid-19

Misalnya test PCR khusus ketika warga kebanyakan kesulitan karena mahalnya, vaksinasi khusus bagi anggota dan keluarga, permintaan ICU khusus, sampai kebijakan plat kendaraan khusus anggota DPR.

"Sayangnya semua protes dan kritikan itu nampak dianggap angin lalu. Maka bukan hanya kebijakannya saja yang membuat DPR dianggap tak peduli tetapi juga soal respons mereka pada suara publik," ucap Lucius.

Lucius mengatakan, ketidakpedulian DPR pada suara rakyat tentu saja sesuatu kontras.

Sebab secara kelembagaan DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili publik atau rakyat di hadapan kebjiakan pemerintah.

"Kebijakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat. Apalagi di masa sulit pandemi saat ini. Masa dimana seharusnya DPR dituntut sungguh-sungguh menghadirkan wajah perwakilan rakyat yang nyatanya tak berdaya karena kondisi krisis karena pandemi yang berkepanjangan," ujarnya.

Baca juga: Indonesia Negara Nomor Satu Angka Kematian Akibat Covid, Legislator PKS: Pantau Pasien Isoman

Lucius menganggap konyol jika DPR selalu beralasan mengikuti aturan dengan melaksanakan kebijakan khusus tersebut.

Sebab, menurutnya acuan DPR seharusnya suara rakyat dan kebutuhan rakyat, bukan hanya menurut dengan aturan yang menguntungkan diri sendiri.

"Acuan DPR tentu saja adalah suara rakyat. Suara rakyat dan kebutuhan rakyat harus menjadi dasar bagi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu menguntungkan mereka," ucap Lucius.

"Kalau DPR nurut saja karena menguntungkan mereka ya, maka DPR memang jelas tak peduli dan mau diistimewakan," pungkasnya.