Breaking News:

Virus Corona

Perpanjangan PPKM, PKS: Dukung dengan Refocusing Anggaran yang Tepat Sasaran 

Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021.

WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
JALAN IBUKOTA KEMBALI RAMAI - Perpanjangan PPKM lanjutan membuat sejumlah ruas jalan di ibukota semakin ramai seiring meningkatnya aktifitas di masyarakat, Sabtu (21/8/2021). Meski begitu masyarakat dituntut untuk tetap mematuhi prokes dan mematuhi aturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021. 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memastikan perpanjangan PPKM berhasil menekan laju penyebaran pandemi dan meminta PPKM didukung  refocusing anggaran yang tepat sasaran, bukan sekedar asal geser slot. 

"PPKM akan berhasil jika  pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran. Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekedar geser slot," kata Netty kepada wartawan, Selasa (24/8/2021). 

"Rakyat membutuhkan dukungan bahan pokok untuk bertahan hidup. Infrastruktur kesehatan juga harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga.  Sementara sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas," lanjutnya. 

Baca juga: Indonesia Longgarkan PPKM di Beberapa Wilayah, Setelah Angka Kasus COVID-19 Menurun

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, pemerintah jangan bingung menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak. 

"PPKM akan efektif dan  kasus Covid-19  akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran dan tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan  ekonomi dan politik kelompok atau golongan," katanya. 

Oleh sebab itu, lanjut Netty, kelompok kepentingan, termasuk Kementerian dan lembaga harus legowo mendukung refocusing anggaran yang bobotnya lebih pada penanganan pandemi. 

"Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga  kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual," pungkas Netty.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved