Breaking News:

Virus Corona

Relawan Jokowi akan Kawal Turunnya Tarif PCR di Lapangan

Relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (JoMan) mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal turunnya tarif PCR agar berjalan baik di lapangan

Tribunnews/Herudin
Petugas medis melakukan tes swab PCR kepada warga di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (23/7/2021). Pemerintah berencana melakukan peningkatan testing dan pelacakan atau tracing secara masif dalam waktu dekat. Upaya tes dan tracing tersebut rencananya akan dilakukan di kawasan padat penduduk di sejumlah wilayah. Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (JoMan) mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal turunnya tarif PCR agar berjalan baik di lapangan.

Jangan sampai menurutnya fasilitas kesehatan atau laboratorium di lapangan masih menetapkan harga PCR di luar ketentuan.

"Siapa yang menolak keputusan presiden akan kita tabrak. Kita kawal itu. Tugas kita mengawal aspirasi suara rakyat. Saat ini, jelas rakyat terbebani dengan syarat terbang dengan PCR," kata Noel, Rabu, (27/10/2021).

Meskipun akhirnya pemerintah memutuskan menurunkan harga PCR, Noel menyayangkan sikap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sempat menyebut harga PCR di Indonesia masih murah dibandingkan negara lain.

Baca juga: BPKP Beberkan Alasan Harga Tes PCR Bisa Turun Jadi Rp 275 Ribu

Menurutnya pernyataan Menkes tersebut sangatlah tidak etis.

"Tugas Menkes sebagai pembantu presiden memastikan perintah itu berjalan dengan baik. Jangan menolak cari solusi sebagai pembantu Presiden, " katanya.

Menurutnya sebagai pembantu Presiden, Menkes seharusnya mencari cara agar perintah tersebut dapat berjalan. Bukan sebaliknya malah menyampaikan seolah-olah perintah tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Karena menurut Noel, Presiden tidak mungkin memberikan perintah yang tidak bisa dikerjakan oleh menterinya.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Gagap Berlakukan Kebijakan Tes PCR Bagi Pengguna Pesawat

"Memang perlu proses. Tapi bisa, karena India bisa harganya Rp 200 ribu. Dan Presiden meminta di bawah Rp300 ribu, jadi instruksi tersebut pasti hasil kalkulasi," katanya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved