Satgas Covid: 2021 Jadi Tahun Refleksi agar Lebih Siap dan Konsisten Hadapi Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang akhir tahun 2021, kondisi pandemi Covid-19 Indonesia dapat terkendali.

Kondisi ini dicapai berkat kerjasama semua pihak dan kebijakan adaptif pemerintah yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

"Kita berharap pengalaman selama setahun belakangan menjadi pembelajaran ke depan agar lebih antisipatif mencegah kemunculan kasus," Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangan pers virtual, beberapa waktu lalu.

Sepanjang tahun 2021, berbagai peristiwa yang dinamis serta kebijakan yang adaptif ini diharapkan dapat menjadi refleksi untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi melawan Covid-19.

Baca juga: Sebaran 180 Kasus Positif Corona 31 Desember 2021, Tertinggi DKI Jakarta 87 Kasus, Sumut 5 Besar

Kilas balik 2021, setiap momen fokus pada tiap aspeknya.

Di antaranya pertama, pengendalian aktivitas masyarakat.

Pemerintah melakukan ragam modifikasi pengendalian. Seperti pengendalian per daerah dengan PPKM Jawa - Bali pada Januari - Februari pada beberapa kabupaten/kota dengan kenaikan kasus.

Lalu, penyesuaian lagi dengan perspektif mikro sebagai penanganan di hulu dengan penerapan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, ketika transmisi komunitas menyebabkan ledakan kasus atau gelombang kedua Juli lalu, mendesak adanya pengetatan melalui PPKM Darurat dan Pengetatan PPKM Mikro (micro lockdown).

Setelah kasus konsisten turun, maka dibutuhkan pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat, dimana di tahun ini berada di rentang 3,7 - 4,5.

Lalu, ditetapkanlah instrumen pengendalian aktivitas masyarakat yang berkelanjutan dengan pendekatan level kabupaten/kota untuk menimbang seberapa besar pengetat-longgaran pengendalian di kabupaten/kota.

Khusus hari raya besar atau waktu libur yang sangat potensial menyumbang kenaikan kasus, maka pemerintah menyusun skenario pengendalian sesuai kondisi kasus saat itu.

"Pada setiap peraturan yang dibuat, perencanaanya dilakukan jauh-jauh hari dan melibatkan lintas kementerian/lembaga untuk kesiapan implementasi kebijakan yang sigap," lanjut Wiku.

Kedua, terkait kebijakan mobilitas. Baik mobilitas dalam negeri maupun luar negeri sangat penting diatur demi mencegah lonjakan kasus, akibat perluasan penularan dari satu wilayah ke wilayah lain baik di dalam satu negara bahkan lintas negara.

Kebijakan mobilitas sangat dinamis, dimana prinsipnya diubah sebagai bentuk upaya cepat tanggap dengan mengamati kondisi kasus nasional dan global, kesiapan sarana dan prasarana asal dan tujuan perjalanan, riwayat vaksinasi pelaku perjalanan, serta arus perjalanan saat itu.

Ketiga, terkait mutasi dan varian virus. Di Indonesia, pertama kali spesimen bervarian Alpha, Beta, dan Delta ditemukan pada awal tahun.

Sedangkan varian Omicron terdeteksi akhir tahun ini.

Dalam perkembangannya pemerintah mengantisipasi saat terjadi importasi kasus.

Yaitu menyesuaikan aturan pelaku perjalanan dengan penetapan kriteria WNA yang boleh masuk ke Indonesia, penyesuaian durasi karantina baik asal negara maupun riwayat vaksinasi, dan peningkatan kapasitas whole genome sequencing yang kini memiliki kemampuan melacak kode genetik sebanyak 500-600 sampel per hari.

Selain mencegah masuknya varian dari luar wilayah, varian baru juga berpotensi muncul di dalam negeri.

Potensi ini sebanding dengan tingginya tingkat penularan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia berupaya keras mengendalikan kasus hingga sampai pada level yang cukup rendah seperti saat ini.

Sehingga, sejauh ini Indonesia belum berkontribusi terhadap timbulnya varian baru yang dapat lebih memberatkan kondisi pandemi dunia.

Keempat, terkait vaksinasi, penyuntikan perdana di Indonesia dimulai oleh presiden dan beberapa pejabat publik pada awal Januari 2021.

Selanjutnya, di Februari pelaksanaan bertahap berdasarkan skala prioritas masyarakat, menimbang kerentanan kelompok terpapar COVID-19.

Bulan selanjutnya, demi menjamin ketersediaan vaksin jangka panjang serta mendorong kemandirian anak bangsa, pemerintah menetapkan kandidat vaksin merah putih untuk didukung sepenuhnya rangkaian proses produksi serta hilirisasinya.

Akhirnya di akhir tahun ini, Indonesia mampu mencapai target vaksinasi oleh WHO dimana 70 persen populasi telah divaksin dosis pertama dan 40 persen populasi telah divaksin dosis kedua.

Dengan begitu, kondisi kasus terkendali saat ini adalah hasil berbagai modifikasi perilaku masyarakat.

Serta kekebalan komunitas akibat vaksinasi maupun kekebalan akibat infeksi.

Atas hasil saat ini, Pemerintah berterimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang tidak kenal lelah ikut serta mencegah penularan Covid-19. Juga mengucapkan bela sungkawa kepada ribuan orang yang telah meninggal akibat Covid-19.

"Semoga kita semua yang masih sehat dan bertahan dapat melanjutkan estafet perlawan kepada COVID-19," lanjutnya. 

Namun perlu diingat, walaupun pemerintah telah mengagendakan rencana transisi Indonesia menuju endemi Covid-19 namun virus COVID-19 masih ada, di berbagai belahan dunia.

Untuk itu perlu adanya perubahan perilaku masif bagi siapa saja yang belum menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsistens.

Bagi siapa saja yang sudah disiplin karena langkah tersebut dapat menjadi kunci pemutusan rantai penularan.

"Jangan lengah, tetap waspada!" tegas Wiku.