DPD RI
Gedung Nusantara
Gedung Nusantara

Kenaikan Gaji Dewas Dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan

Hal ini berbanding terbalik dengan Persoalan defisit DJS Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan yang seperti penyakit kronis yang tak sembuh-sembuh

Kenaikan Gaji Dewas Dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan
DPD RI
Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus. 

Meski demikian, dirinya juga mengakui ada ketidakpatuhan peserta membayar iuran premi BPJS, khususnya di Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dimana hanya 51% yang membayar rutin.

"Dari kondisi itu bisa kita lihat ditengah kemalasan peserta PBPU membayar iuran, ketika premi dinaikan maka akan semakin besar lagi peserta PBPU yang akan membayar rutin" ujar bang Dailami.

Ketidakpatuhan tersebut lebih disebabkan karena pelayanan kesehatan yang mereka terima di RS tidak memuaskan. Banyak peserta yang masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Bang Dailami juga menyoroti soal kenaikan tunjangan dewan pengawas (dewas) dan direksi BPJS. Ditengah amburadulnya BPJS Kesehatan yang terus defisit, pemerintah malah membuat keputusan konyol dengan menaikan tunjangan bagi dewas dan direksi BPJS.

Dalam ketentuan yang baru yakni PMK No.112/PMK.02/2019 yang merupakan perubahan dari beleid terdahulu, pemberian tunjangan bisa dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi.

"Saya rasa ini kebijakan konyol, ditengah defisitnya BPJS dan kita semua sedang memikirkan solusinya. Malah tunjangan dewas dan direksi BPJS akan dinaikan dua kali lipat" tegas Bang Dailami.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved