DPD RI
Gedung Nusantara
Gedung Nusantara

Mahyudin: Pemindahan Ibu Kota Negara Perlu Memperhatikan Asa Rakyat Bumi Etam

Pemindahan IKN juga harus disertai dengan komitmen yang tinggi untuk memaksimalkan potensi dan partispasi lokal.

Editor: Content Writer
DPD RI
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin 

Terlebih lagi, semua mata rantai pembangunan dan pemindahan IKN perlu memperhatikan, mendengar masukan, dan pandangan dari pemangku kepentingan khususnya rakyat Bumi Etam.

"Sebab meminggirkan ataupun meninggalkan sama dengan mencabut mereka dari tanah leluhurnya. Kita tidak ingin mereka hanya sekadar mengagumi kemegahan dan gemerlapnya IKN tanpa memberi mereka ruang yang cukup untuk berkontribusi karena itulah senyata-nyatanya kebanggaan yang semu," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan dan pemindahan IKN tidak hanya fokus pada kawasan yang masuk dalam wilayah IKN saja, karena IKN sendiri tidak berada di ruang yang hampa, juga bukan kota mandiri yang semua kebutuhan warganya dapat dipenuhi sendiri.

Tetapi IKN akan terhubung dan memiliki ketergantungan dengan daerah yang ada disekitarnya atau zona peyangga (Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, Kabupaten Kukar dan Kota samarinda).

Maka itu, keberadaan zona penyangga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan IKN. Untuk itu perlu dihitung secara cermat dan rigid kondisi eksisting lingkungan (fisik, biologi dan sosial ekonomi) zona penyangga.

"Sehingga dengan demikian kita bisa memprediksi perubahan dan kemampuan daya dukung lingkungan pada kurun waktu tertentu sekaligus mampu menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan IKN," lanjutnya.

"Saya meminjam petuah yang dalam Bahasa Dayak Kayan berbunyi ‘Mejuq Mang Melak Perah”, kurang lebih berarti membangunlah tanpa meninggalkan luka," tutupnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved