Ketua DPD RI Dorong Masyarakat Adat jadi Fondasi Strategi FOLU Net Sink 2030

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan secara penuh dalam industri karbon sebagai bagian dari upaya global menjaga keberlanjutan lingkungan. Penegasan itu disampaikan Sultan saat menjadi keynote speaker di Paviliun Indonesia pada Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, dalam sesi bertema “Strengthening Indigenous People and Local Communities in Forest Area to Increase Economic Benefit”.

Sultan menyebut masyarakat adat selama berabad-abad menjadi penjaga pertama dan terbaik bagi hutan, sungai, dan tanah tempat mereka hidup. Bagi masyarakat adat, hutan bukan komoditas yang dieksploitasi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai kosmik dan ekologis sehingga keberlanjutannya harus dijaga.

“Kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga ekosistem hutan adalah fondasi penting strategi Indonesia menuju FOLU Net Sink 2030. Karena itu, posisi dan peran masyarakat adat tidak boleh dipisahkan dari agenda global mengurangi emisi karbon. Mereka harus dilibatkan dalam industri karbon yang inklusif agar lebih berintegritas,” tegas Sultan.

Baca juga: Komite II DPD RI dan BNPB Sepakat Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana

Sebagai representasi daerah, Sultan mengungkapkan DPD RI telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2025. RUU ini disusun untuk memastikan perlindungan, kepastian hukum, serta keadilan bagi masyarakat adat dalam agenda ketahanan iklim nasional.

“Ini adalah komitmen kebijakan yang kami bangun berdasarkan gagasan Green Democracy—bahwa keberlanjutan dan keadilan harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Sultan turut mengapresiasi langkah pemerintah yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) sebagai pilar utama pengendalian perubahan iklim. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah menyiapkan alokasi Dana Konservasi untuk desa sebagai upaya memperkuat kapasitas serapan karbon di hutan hujan tropis Indonesia.

Indonesia, lanjut Sultan, menunjukkan capaian signifikan dengan menurunkan laju deforestasi ke titik terendah dalam dua dekade terakhir, merehabilitasi 3,6 juta hektare lahan, serta memperluas penerapan ekonomi karbon berbasis hutan.

“Keberhasilan itu bukan hanya hasil kebijakan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat adat dan komunitas lokal melalui kearifan yang mereka miliki,” katanya.

Sultan juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang mengatur perdagangan karbon serta pengendalian emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini diperkuat oleh dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai pijakan penting pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia.

Baca juga: Komite IV DPD RI Apresiasi Upaya Pemerintah Perkuat Efisiensi dan Keadilan Fiskal Daerah