Breaking News:
DPR RI

Pemerintah Perlu Kajian Mendalam Sebelum Menyatukan Harga BBM

Bagaimana pun langkah Presiden Jokowi melalui program satu harga BBM di Papua perlu diapresiasi, tapi harus dengan kajian matang.

DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/10) 

TRIBUNNEWS.COM - Pemeritah perlu melakukan kajian mendalam atas kesenjangan harga BBM antara Jawa dan Papua.

Setelah kajian dilakukan, barulah menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia.

Bagaimana pun langkah Presiden Jokowi melalui program satu harga BBM di Papua perlu diapresiasi, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi.

Inilah penegasan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/10).

Sebenarnya yang harus dikaji pemerintah adalah bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dan Jawa.

Ini merupakan masalah distribusi yang dilakukan Partamina.

“Ada kegagalan pemerintah dalam mengendalikan Pertamina. Dan Pertamina juga gagal mendistribusikan BBM secara merata.”

Namun, politis Partai Gerindra ini menuturkan, dari hasil pantauannya, harga BBM di Papua yang paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah pedalaman.

Di kota-kota besar di Papua, harga premium dan solar relatif sama dengan di Jawa.

Distribusi BBM ke pedalaman ini yang bermasalah, termasuk pedalaman di Kalimantan, Maluku, dan Sumatera.

Padahal, distribusi BBM lewat jalur laut jauh lebih murah daripada darat.

Selain itu, sudah ada 141 pelabuhan di Indonesia yang bisa disinggahi untuk mendistibusikan BBM.

“Menteri ESDM yang baru merupakan mantan Menteri Perhubungan, mestinya sudah mengerti,” imbuh Bambang.

Pertamina yang memonopoli perdagangan BBM jelas belum bekerja secara baik, karena BBM belum sampai ke pelosok pedalaman.

Di Kota Ambon, misalnya, harga BBM tidak saja mahal, tapi juga langka. Kapal-kapal Pertamina untuk mengangkut BBM juga masih minim. Hal ini yang perlu terus dikaji, di mana sumber masalah distribusi.

Ditambahkan politisi dari dapil Jatim I itu, Indonesia kekurangan angkutan transportasi logistik massal, terutama ke daerah-daerah terpencil.

Bambang mencontohkan, angkutan kereta massal untuk mengangkut logistik belum banyak.

Di luar negeri, transportasi logistik massal begitu banyak tersedia dan bisa menjangkau ke daerah-daerah pedalaman.

Di Australia dan China, harga BBM di daerah pelosok yang terkecil sekalipun sudah sama.

Diakui Bambang, bila sudah ada penyatuan harga BBM, itu bisa berdampak positif pada iklim usaha.

Pertumbuhan ekonomi juga bisa bergerak naik.

BBM yang menjadi energi primer masih wajib disubsidi terutama untuk transportasi publik dan logistik.

Semua komentar Bambang ini menyusul program pemerintah yang ingin menyatukan harga BBM di seluruh Indonesia.

Harga BBM di kota dan pedalaman kelak bisa seirama.

Seperti diketahui, selama ini harga BBM dipedalaman Papua dan Papua Barat bisa mencapai Rp60-100 ribu per liter.

Kelak masyarakat pedalaman bisa menikmati harganya seperti di Jawa, yaitu premium Rp6.450/liter dan solar Rp5.150/liter.

Presiden sudah menunjuk Menteri BUMN dan Pertamina untuk menyukseskan program satu harga BBM di Papua tersebut.

Bahkan, di Bandara Nop Goliat Dekai, Kab.Yahukimo, Papua, sudah tersedia pesawat Air Tractor milik Pertamina yang siap mendistribusikan BBM ke pedalaman Papua(Pemberitaan DPR RI)

Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved