DPR RI

Andi Nawir : "Perlu Konektivitas Kementerian Atasi Irigasi di Merauke"

Konektivitas antarkementerian merupakah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem irigasi yang mengairi cetak sawah baru.

Andi Nawir :
Dok. DPR
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Nawir di Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu (12/11/2016), saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke provinsi paling timur Indonesia tersebut. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konektivitas antarkementerian merupakah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem irigasi yang mengairi cetak sawah baru seluas satu juta hektar di Kabupaten Merauke. 

Konektivitas ini dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian di Merauke, Papua, yang sudah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Nawir di Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu (12/11), saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke provinsi paling timur Indonesia tersebut.

“Saya kaget melihat potensi lahan yang cukup luas. Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Merauke, ternyata luas areal di sini masih satu juta hektar yang belum dikelola. Ini sangat menarik bagi DPR dan pemerintah pusat yang kebetulan ingin merealisasikan program cetak sawah baru," ungkap Andi Nawir.

Persoalan yang belum diatasi dalam program cetak sawah sejuta hektar ini adalah sistem irigasi. Pemerintah Kabupaten Merauke masih menggunakan sistem tadah hujan untuk irigasi.

Di sinilah, kata Andi, butuh konektivitas antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR untuk membangun irigasi besar yang bisa mengairi sejuta hektar sawah yang ditargetkan dibuka tahun ini.

“Ini memang perlu ditangani lintas kementerian agar irigasi yang ada bisa diperbaiki, bahkan dibangun sistem irigasi yang lebih besar dan terpadu. Harus ada konektivitas antara Kementan dan Kemen PUPR agar bisa menyelesaikan secara total. Kelak, hasilnya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat Merauke,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Persoalan lainnya yang dihadapi pemerintah setempat adalah alih fungsi lahan dari hutan menjadi sawah.

Untuk membuka lahan satu juta hektar dan mencetak sawah baru perlu membuka areal hutan di Merauke.

Kementerian Kehutanan sendiri sudah membuka diri agar Pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan surat resmi ke Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya Pemprov akan mengajukan alih fungsi lahan tersebut ke kementerian.

“Saya kira Pemda harus betul-betul cepat menangani persoalan ini, sehingga dapat dikelola secara baik. Saya yakin, bila kita hitung 1000 hektar dibuka lagi, lalu dikali 4 ton rata-rata yang dihasilkan, maka beras yang dihasilkan bisa dua setengah juta ton. Saya kira luar biasa penghasilan dari masyarakat di sini. Apalagi, kalau itu diusahakan secara intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi,” tutup Andi. (Pemberitaan DPR RI). 

Editor: Advertorial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved