Komisi VI DPR: Konsolidasi Bisnis Gula Danantara untuk Percepat Swasembada Nasional

TRIBUNNEWS.COM – Rencana strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di sejumlah sektor potensial pada tahun 2025 perlu kita tunggu realisasinya. Konsolidasi bisnis BUMN sektor perkebunan khususnya gula dalam negeri diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen gula tebu. Kesejahteraan petani tetap harus diutamakan.

Seperti diketahui, 22 program kerja Danantara Indonesia hingga akhir tahun 2025 ini akan mengkonsolidasikan sembilan sektor bisnis strategis nasional yang menjadi prioritas. Yaitu bisnis karya (konstruksi), bisnis pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, serta kawasan industri. 

“Kita tunggu realisasi Danantara dalam konsolidasi bisnis gula nasional. Ini penting karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Sampai kapan kita menjadi negara importir gula, padahal kita dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” beber Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (12/8).

Legislator Senayan dari Dapil Kalimantan Timur ini menyebutkan, selama ini terjadi kesenjangan yang cukup mencolok produksi gula dan konsumsi nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan gula konsumsi dan industri tahun 2025 diproyeksikan mencapai 9,1 juta ton, terdiri atas 3,4 juta ton untuk konsumsi rumah tangga dan 5,7 juta ton untuk kebutuhan industri. Sementara, target produksi gula konsumsi nasional hanya 2,59 juta.

“Kesenjangan produksi dan konsumsi gula ini harus segera diatasi melalui langkah strategis. Danantara harus mengambil peran aktif dalam konsolidasi bisnis gula guna mendukung target swasembada gula konsumsi 2028 dan gula industri 2030,” jelas Sarifah Suraidah Harum yang juga akrab disapa Bunda Harum ini.

Srikandi Politik Partai Golkar ini menegaskan, konsolidasi pengelolaan produksi gula nasional di bawah BUMN sektor Perkebunan harus dipercepat dengan dukungan pendanaan dan regulasi yang kuat. Danantara dinilai memiliki modal investasi yang cukup besar dan punya mandat untuk mendorong efisiensi produksi gula, mulai dari pembenahan lahan, peningkatan produktivitas petani, hingga modernisasi pabrik gula. 

“Ini bukan hanya soal tata kelola bisnis gula nasional, tetapi kedaulatan pangan bangsa sesuai amanat konstitusi," tegas Sarifah Suraidah Harum.

Oleh sebab itu, Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra kerja sektor perdagangan, koperasi dan BUMN terus mendorong agar investasi yang dikelola Danantara Indonesia dioptimalkan untuk konsolidasi maupun pengembangan bisnis yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Catatan pentingnya, program swasembada gula nasional harus berkeadilan bagi petani tebu, termasuk jaminan harga dasar dan akses teknologi agar mampu menjangkau pasar global lebih luas. 

"Jangan sampai konsolidasi bisnis gula Danantara ini hanya menguntungkan korporasi, tetapi mengabaikan petani sebagai ujung tombak. Kita yakin bisa mengurangi ketergantungan impor gula secara bertahap sekaligus memberdayakan petani tebu lokal agar bisa lebih sejahtera," jelas Bunda Harum.

Ia juga meminta Pemerintah menyiapkan skema pendampingan bagi BUMN dan Danantara terkait dalam transisi konsolidasi, termasuk penyederhanaan birokrasi perizinan. Target swasembada gula nasional tahun 2028-2030 sangat mungkin tercapai jika semua pihak, terutama Danatara, BUMN, dan K/L, bergerak bersama. 

“Komisi VI siap memantau dan memastikan implementasinya berjalan transparan," pungkas Sarifah Suraidah Harum.