Kasus Irene Sokoy, Golkar Dorong Evaluasi Layanan Kesehatan dan Sanksi bagi Rumah Sakit

TRIBUNNEWS.COM - Peristiwa tragis menimpa Irene Sokoy pada Senin (17/11/2025) dini hari. Ia diduga ditolak oleh empat rumah sakit, yaitu RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara Jayapura, sebelum akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura bersama bayinya.

Insiden ini memicu kecaman dari berbagai pihak. Kemenkes mengirim tim investigasi dan Gubernur Papua menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada fasilitas kesehatan yang menolak pasien.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI dr. Maharani menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk penolakan pasien oleh rumah sakit. Ia mengajak seluruh pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan agar setiap warga negara mendapatkan hak pelayanan yang layak.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pejabat karena seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama.

"Kita harus bersimpati dan mendampingi rakyat dalam masa sulit ini," ujarnya.

dr. Maharani menilai peningkatan kapasitas rumah sakit jauh lebih penting daripada wacana rumah sakit khusus untuk pejabat. Menurutnya, fasilitas khusus lebih tepat diberikan kepada tenaga kesehatan yang terpapar.

Ia mendukung investigasi transparan beserta sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Evaluasi layanan kesehatan di Papua juga didorong untuk memastikan tidak ada lagi penolakan pasien karena alasan administrasi maupun biaya. Pengawasan implementasi perda kesehatan dinilai perlu diperkuat.

dr. Maharani bersama seluruh Anggota Fraksi Golkar DPR RI menyampaikan duka cita atas meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya. Mereka berkomitmen mengawal perbaikan sistem layanan kesehatan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua.(*)

Baca juga: Kata Menkes soal Kasus Irene Sokoy Ibu Hamil Meningggal karena Ditolak RS : Kita Harus Instropeksi