Saksi: Togar Tidak Pernah Minta Bantuan Terkait Pengajuan Ekspor Migor

Kamis, 22 September 2022 18:22 WIB
Foto #2
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - General Manager Musim Mas Group, Pierre Togar Sitanggang, tidak pernah meminta bantuan kepada Direktur Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Farid Amir terkait pengajuan ekspor minyak goreng. Hal itu terkuak dari kesaksian Farid Amir dalam sidang lanjutan kasus korupsi minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/9/2022).       Farid mengaku kenal dan mengetahui Togar. Namun, ia menyebutkan bahwa pada pertemuan tanggal 23 Mei 2022, Togar justru tidak ikut hadir.       "Pada pertemuan 23 Mei, Pak Togar sedang sakit dan diwakilkan oleh tim dari Musim Mas yang tidak saya kenali," tutur Farid.       Ia kemudian menjelaskan data mengenai ekspor minyak goreng Musim Mas sebesar 775.202 ton dan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 160.986 ton. Sementara berdasarkan penjelasan tim kuasa hukum Togar, Denny Kailimang, faktanya adalah realisasi DMO Musim Mas sebesar 150.000 ton. Artinya, jumlah itu di bawah dari kewajiban mereka untuk melaksanakan DMO.       Farid menyebutkan bahwa Togar tidak pernah meminta tolong kepada dirinya untuk permohonan perizinan ekspor. Ia juga menyebutkan bahwa distribusi minyak goreng yang tidak terlaksana dengan baik merupakan tanggung jawab distributor bukan eksportir.       “Distribusi minyak goreng tidak terlaksana dengan baik. Distribusi ini merupakan tanggung jawab distributor, bukan eksportir,” kata Farid.       Tim kuasa hukum Togar, Denny Kailimang menjelaskan bahwa proses permohonan 41 PE dari Musim Mas group telah sesuai dengan ketentuan. Di antaranya sudah memenuhi persyaratan sales kontrak, Demand Order (DO), Purchase Order (PO), dan dilengkapi dengan faktur pajak.      "Jadi itu sudah clear dikatakan oleh saksi tadi sebagai direktur perdagangan luar negeri tentang ekspor-ekspor yang dilakukan oleh Musim Mas," jelas Denny usai persidangan.      Sedangkan kuasa hukum korporasi Musim Mas, Refman Basri menegaskan bahwa PE yang dikeluarkan Kemendag untuk kliennya tidak menyalahi aturan.      Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya peringatan kepada pihak perusahaan soal penerbitan PE. "Jadi tidak ada sanksi yang diberikan kepada kita," ujarnya.       Kemudian Refman menyoroti soal produsen minyak goreng lainnya yang turut mendapatkan PE dari Kemendag. Dia bilang, ada 65 perusahaan yang menggunakan izin tersebut untuk menjual CPO ke luar negeri.       Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) hanya mengusut tiga perusahaan dalam kasus ini. Yakni Musim Mas Group, Wilmar Group, dan Permata Hijau Group. Parahnya lagi kata Refman, seluruh kerugian negara dan perekonomian negaranya hanya dibebankan kepada tiga perusahaan tersebut.       "Yang 62 gimana nih, kabur. Jadi kita ini korban. Kemudian, penyebab kelangkaan migor adalah penimbunan. Tapi mereka tidak pernah diperiksa jadi saksi," tandasnya.      Dalam kasus ini, Jaksa mendakwa lima orang terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara Rp 6,04 triliun dan merugikan perekonomian negara Rp 12,3 triliun.             Kelima terdakwa itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.       Kemudian, penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Serta, bekas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. //fx ismanto
Byline/Fotografer TRIBUNNEWS.COM/IST/FX ISMANTO
Byline Title STF
Category hukum-kriminal
Date Created 20220922
Credit TRIBUNNEWS.COM
Source TRIUBNNEWS.COM
City Jakarta Pusat
Province DKI Jakarta
Country INDONESIA
Copyright TRIBUNNEWS.COM
KOMENTAR