Aturan Dana Kampanye

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto (dua kiri), peneliti Transparency International Indonesia Reza Syawawi (dua kanan), dan Kordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Afifuddin (tengah), saat diskusi tentang dana kampanye di Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2013). Pada diskusi ini, pemerintah dan DPR didesak untuk memasukkan isu pembatasan dana kampanye pemilihan kepala daerah (Pemilkada) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembatasan dana kampanye Pemilkada dinilai penting untuk menekan potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. TRIBUNNEWS/HERUDIN