Menhan AS: Presiden Assad perlu turun

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panetta mengatakan meningkatnya kekerasan di Suriah menunjukkan perlunya Presiden Bashar al-Assad untuk mundur.

Pandangan yang sama juga dilontarkan oleh pemerintah Prancis. Namun Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan kesepakatan atas sanksi PBB terhadap Suriah sama saja dengan dukungan langsung kepada pemerintah.

Panetta mengatakan kondisi keamanan di Suriah sudah sulit dikendalikan.

"Keadaan di sana secara cepat menjadi di luar kendali," kata Panetta.

Masyarakat internasional perlu melakukan "tekanan maksimum terhadap (Presiden Bshar al-Assad) untuk melakukan apa yang tepat, yaitu mengundurkan diri dan mengizinkan dilakukannya transisi secara damai."

Sebelumnya, Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah bersama setelah pertemuan dengan Presiden Cina, Hu Jintao, di Beijing.

Ban mengatakan sebelum serangan bunuh diri di Biro Keamanan Nasional di Damaskus bahwa para pemimpin Cina sepakat bahwa kondisi di Suriah sangat parah.

Dewan Keamanan akan membicarakan langkah yang perlu diambil terhadap Suriah Rabu (18/07).

Menyulut oposisi

Menyusul serangan bom bunuh diri di Damaskus yang menewaskan menteri pertahanan dan ipar Presiden Assad, Rusia menuduh sejumlah negara memicu pihak oposisi Suriah.

"Bukannya menenangkan pihak oposisi, sejumlah mitra kami bahkan menyulut mereka untuk melanjutkan (kekerasan)," kata Lavrov seperti dikutip kantor berita RIA Novosti.

Mendukung oposisi Suriah adalah "kebijakan buntu karena Assad tidak akan turun secara sukarela," tambahnya.

Rusia -sekutu kuat Suriah- juga telah mengajukan resolusi untuk memperpanjang misi PBB selama 90 hari. Namun resolusi itu tidak berisi ancaman sanksi, dan tidak jelas kapan Rusia akan mengajukan resolusi itu.

Sementara itu, Prancis menyatakan pemboman di Damaskus Rabu (18/07) menunjukkan perlunya transisi politik di negara itu.

"Pemerintah Prancis -yang tidak mengetahui kondisi penyerangan- selalu mengecam terorisme," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, kepada senat.